Peran Penting DPD Dalam Pembangunan Daerah yang Kooperatif

JAKARTAINSIGHT.com | Sejalan dengan program pemerintah pusat terkait pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam hal program pembangunan daerah di masa depan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia periode 2019-2024 Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa hal tersebut tak lepas dari pengoptimalan peran Dewan Perwakilan daerah atau DPD.

"Tantangan besar saat ini yang harus dihadapi adalah masih rendahnya kemandririan fiskal pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat masih sangat tinggi," kata Fadel , Rabu 31 Juli 2024 kemarin di Jakarta.

Hal tersebut bisa dilihat dari indeks inovasi daerah tahun 2023 yang dibahas dalam kajian Kementrian Dalam Negeri tahun 2023, dimana terdapat 9 provinsi, 104 Kabupaten, dan 10 kota masuk dalam kategori kurang inovatif.

"Kompleksnya permasalahan yang dihadapi membuat pemerintah daerah kesulitan untuk bekerja sendiri dan membutuhkan partner yang intens untuk berdiskusi, berkolaborasi dan memberikan pengawasan yang memadai serta mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Dalam hal ini DPD sangat penting bisa mengoptimalkan perannya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fadel mengungkapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebenarnya memiliki peran besar pada proses kemajuan sebuah daerah. Terlebih ketika daerah itu menerapkan paradigma baru di dunia dalam pengelolaan daerah yakni Collaborative Governance dengan nuansa Entrepreneurial Governance.

Lebih lanjut, dalam hal keberhasilan pemerintahan daerah, Fadel mengaku bisa mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada penurunan kemiskinan. Ia menyebut jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi rakyat miskin masih banyak sehingga menunjukkan tidak adanya pemerataan.