Teka-teki Dibalik Aksi Menyelematkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?

JAKARTAINSIGHT.com | Ditengah persoalan pandemi Covid-19 tanah air, belakangan masyarakat Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan terkait terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang digagas oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dkk.

Hal tersebut menghadirkan berbagai respon ditengah masyarakat, hal tersebut pula yang menjadi pembahasan pokok dalam diskusi publik bertajuk "Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?" yang digelar pada Rabu (12/8) kemarin di Jakarta.

Membuka diskusi tersebut, Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyampaikan bahwa tugas membela tanah air merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia atau bukan pemerintah semata.  Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi. 

Terkait ancaman, menurut Wawan ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi covid-19, bukan yang lainnya. Sehingga saat ini seluruh elemen harus bersama-sama fokus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut. 

"Gelombang pandemi Covid-19 tak hanya berdampak dari segi kesehatan dan ekonomi, bahkan saat ini sudah masuk ke pusaran politik. Jadi kalau ada politik kepentingan golongan, seluruh WNI harus bertanggung jawab mengatasi hal tersebut," ungkap wawan.

Sementara itu senada dengan Wawan, terkait Covid-19 Pakar Politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro menyampaikan bahwa  diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Bahkan diperlukan kerjasama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut. Dia melihat bahwa saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama. 

"Kita ini tidak lebih buruk dari negara - negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam, kita meski kontraksi tapi relatif terukur. Tapi memang kita tidak sebagus negara Swadia, Islandia dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi," tukas Anggoro.

Sementara itu Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera yang juga turut menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut menilai bahwa pembentukan KAMI sarat kepentingan politik.

Menurut Kapitra, tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukan KAMI juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya. 

"Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik."

Kapitra mempertanyakan agenda dibalik aksi yang dimotori KAMI tersebut. Menurutnya, aksi tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi. 

"Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan."

"Setiap pemerintahan pasi punya kekurangan, tapi bernegara ini punya sistem yakni UU. Untuk itu penegak hukum harus tegas. Kita bersama harunya fokus menangani Covid-19 bukan berpolitik ambisi," tutup Kapitra.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Politik Unas, Roby Nurhadi berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis khususnya KAMI diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia.

"Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing," kata Roby.

Hadir sebagai pembicara terakhir dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Risat Sanger menyampaikan bahwa dirinya sangat menyayangkan munculnya beberapa kelompok tertentu yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal semua pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi covid-19 tersebut.

"Kalau benar benar ingin ikut andil menyelamatkan Indonesia lakukan saja tapi nalar kritis kami mencurigai bahwa kritik mereka adalah untuk membuat kegaduhan. Oleh sebab itu nanti biar masyarakat yang melihat kelompok mana yang benar-benar bekerja dan kelompok mana yang hanya tong kosong bunyi nyaring," tutup Risat.