Surati Jokowi Terkait Draft RUU Omnibus Law UU No.8 2019, Ketum SAPUHI : Kami keberatan!

Surati Jokowi Terkait Draft RUU Omnibus Law UU No.8 2019, Ketum SAPUHI : Kami keberatan!

Ketua Umum Asosiasi Haji dan Umrah SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia), Syam Resfiadi

JAKARTAINSIGHT.com | Pembahasan RUU Omnibus Law ditengah masa pandmei Covid-19 kembali membuat sejumlah pihak bereaksi, salah satunya yakni pihak Asosiasi Haji dan Umrah SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia) yang menyatakan keberatan atas adanya perubahan UU pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang tercantum pada draft RUU tersebut.

Ketua Umum SAPUHI, Syam Resfiadi menyampaikan bahwa pihaknya keberaatan dengan adanya perubahan yang tercantum pada draft Omnibus Law (halaman 515-516, paragraf 14 Keagamaan) terkait pelaksanaan haji dan umrah yang mana sebelumnya sudah diatur dalam UU nomer 8 tahun 2019.

"Kami merasa keberatan dengan draft RUU Omnibus Law terkait pelaksanaan haji dan umrah, menurut kami UU yang sudah ada saat ini (UU No.8 Tahun 2019) sudah sangat baik dan tidak perlu diubah," ujar Syam, Senin (11/5) di Jakarta.

Syam mengatakan, draft RUU Omnibus Law yang dimaksudkan terdapat di pasal 89, 90, 91 dan 92 tentang perijinan persyaratan serta pelaksanaan umrah oleh pihak PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang sebelumnya sudah diamanahkan pada UU sebelumnya.

"Dalam draft RUU Omnibus tidak ada persyaratan yang jelas untuk memperoleh ijin PPIU, yang mana artinya pihak asing dan non muslim bisa memperoleh izin tersebut," lanjut Syam.

Terkait penolakan tersebut, Syam menyampaikan pihaknya (SAPUHI) telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowihari ini (Senin 11/5).

"Hari ini kami mengirim surat ke bapak Jokowi agar hal tersebut menjadi perhatian sebelum RUU tersebut disahkan menjadi UU," tutup Syam.

 

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com