Ibadah Haji 2020 Terancam Batal, Pemerintah Umumkan Skema Pengembalian Uang Pendaftaran Jemaah

Ibadah Haji 2020 Terancam Batal, Pemerintah Umumkan Skema Pengembalian Uang Pendaftaran Jemaah

Ilustrasi gambar (istimewa)

JAKARTAINSIGHT.com | Kendati belum ada pengumuman resmi dari pihak Saudi dan pemerintah RI, pelaksanaan ibadah haji tahun ini (1441H/2020M) terancam batal digelar. Serupa dengan umrah, hal tersebut juga merupakan dampak dari merebaknya wabah virus corona (COVID-19) yang membuat pemerintah Saudi mengambil kebijakan menutup akses keluar masuk wilayah (lockdown) sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran corona.

Mengantisipasi pembatalan ibadah haji tersebut, Komisi VIII DPR bersama Kementrian Agama RI dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Rabu (15/4) kemarin membahas skenario penyelenggaraan haji di tengah pandemi Covid-19. Ada tiga skema yang muncul, haji terus berjalan sebagaimana biasa, berjalan dengan pembatasan kuota, atau batal.

Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler (Bipih) 1441H/2020M kepada para calon jemaah yang sudah melakukan pelunasan. Terhadap jemaah yang menarik kembali setoran lunasnya, yang bersangkutan akan menjadi jemaah berhak lunas pada tahun berikutnya. 

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar bahwa yang dikembalikan hanyalah biaya pelunasannya, bukan dana setoran awalnya. Kecuali kalau jemaah yang bersangkutan berniat membatalkan rencananya beribadah haji.

Terkait opsi pengembalian, Nizar menjelaskan ada dua opsi yang disiapkan. Pertama, dana dikembalikan kepada jemaah yang mengajukan. Caranya, jemaah datang ke Kankemenag Kab/Kota untuk mengajukan pengembalian biaya pelunasan. Kankemenag akan melakukan input data pengajuan ke Siskohat. Selanjutnya, Subdit Pendaftaran verifikasi pengajuan dan menyetujui pengembalian biaya pelunasan. Dirjen PHU lalu mengajukan ke BPKH daftar jemaah yang meminta pengembalian. BPKH melakukan pengembalian dana ke rekening jemaah. 

"Status di Siskohat bagi jemaah yang mengajukan pengembalian menjadi belum lunas. Tahun depan, harus kembali melunasi setelah Bipih ditetapkan," jelas Nizar di Jakarta, Jumat (17/04).

"Bagi jemaah yang tidak menarik biaya pelunasannya, tercatat di Siskohat sebagai jemaah lunas tunda. Tahun depan, jika Bipih nya sama, tidak perlu lagi membayar pelunasan. Jika Bipih tahun depan lebih besar, jemaah hanya bayar selisihnya," sambungnya.

Kedua, biaya pelunasan dikembalikan kepada semua jemaah, baik mengajukan ataupun tidak. Prosesnya, Ditjen PHU langsung mengajukan pengembalian biaya pelunasan semua jemaah ke BPKH, dan mengubah status jemaah di Siskohat menjadi belum lunas.

"Berdasarkan pengajuan Ditjen PHU, BPKH melakukan pengembalian biaya pelunasan ke rekening jemaah," tutur Nizar.

Hal sama berlaku juga bagi calon Jemaah Haji Khusus. Mereka bisa mengajukan pengembalian setoran lunas melalui PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) tempatnya mendaftar. 

Untuk haji khusus, kata Nizar, Ditjen PHU cenderung pada opsi pertama, yaitu: adanya pengajuan pengembalian dari jemaah. Prosesnya,
jemaah yang akan meminta pengembalian Bipih pelunasan, membuat surat ke PIHK dengan menyertakan nomor rekeningnya.

Kemudian PIHK membuat surat pengantar pengajuan pengembalian Bipih pelunasan ke Kemenag berikut nomor rekening jemaah yang menjadi tujuan transfer. Lalu, Kemenag mengajukan surat pengantar pengembalian Bipih pelunasan ke BPKH.

 

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com