Lamhot Sinaga Minta Erick Thohir Pisahkan Gas Dari Pertamina

Lamhot Sinaga Minta Erick Thohir Pisahkan Gas Dari Pertamina

Lamhot Sinaga, anggota Komisi VI DPR Ri Fraksi Golkar. (Foto:Ganest/jakartainsight.com)

JAKARTAINSIGHT.com | Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan jajarannya pada Kamis (20/2/2020) salah satunya membahas klasifikasi perusahaan BUMN.
 
Dalam rapat Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan membentuk kelompok (klaster) perusahaan-perusahaan BUMN berdasarkan sejumlah kategori, mulai dari BUMN yang memang fokus pada bisnisnya hingga BUMN yang mendapatkan penugasan pelayanan publik.
 
"Saat ini kita sedang proses, masing-masing Wamen memegang enam atau delapan klaster saja," ujarnya.
 
Sejalan rencana Kementerian BUMN untuk membentuk klaster, anggota Komisi VI Fraksi Golkar, menyoroti Pertamina yang saat ini mengelola gas agar fokus mengurus perminyakan. Sementara pengelolaan gas diserahkan ke Perusahaan Gas Negara (PGN).
 
"Biarlah gas diurus oleh PGN, sementara Pertamina fokus mengurus soal minyak saja. Jadi BUMN strategis ini fokus mengurus di bidang masing-masing. Kalau tidak dipisahkan khawatir akan terjadi duplikasi di bawah," tutur Lamhot.
 
Sebagai contoh, lanjutnya, Pertamina membangun infrastruktur gas, kemudian PGN juga membangun. Ini kan jadi pemborosan, jadi sudah biar PGN saja yang mengurus gas.
"Kalau perusahaan BUMN fokus pada bidangnya masing-masing, maka akan tercipta tata kelola yang baik. Ekosistem terhadap gas akan lebih baik. Dengan demikian industri kita akan terbantu," katanya.
 
Lebih jauh ia mengatakan, jika pengelolaan gas sudah ada di PGN, maka skenario berikut adalah industri-industri atau BUMN kita yang menggunakan gas sebagai bahan baku agar dibedakan harganya, harus ada affrmative cost.
 
"Karena gas itu dijadikan bahan baku, maka negara harus melindungi, harus memberikan harga termurah. Misalnya industri pupuk yang dituntut harus memproduksi pupuk subsidi, sementara sekitar 70 persen bahan bakunya adalah gas. Maka akan sangat kesulitan jika harga gas yang dibeli mahal," jelasnya.
 
Dampaknya itu, kata Lamhot, sering terjadi kelangkaan pupuk, karena kapasitas produksi mereka tidak mencapai 100 persen. Mereka dipaksa untuk membeli gas di angka 7 sampai 9 USD. Maka itu ekosistem pada gas harus dibuat baik.
 
"Belum lagi soal jaringan gas nasional, bagaimana harus masuk ke rumah tangga. Masih banyak yang harus dibenahi. Jadi alternatif paling bagus ya gas harus dipisahkan dari Pertamina," pungkasnya.
 
 
Penulis: Ganest
Editor:Ganest

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510680910rohingya-exp-slide-4A9Q-superJumbo.jpg
INTERNASIONAL
1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510729521Mayjen-TNI-Doni-Monardo.jpg
NASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

mitsubishi || jakartainsight.com
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com
Berita Terpopuler