Ajak Buruh dan Pekerja Informal, Pembahasan Omnibus Law di DPR Dipastikan Terbuka

Ajak Buruh dan Pekerja Informal, Pembahasan Omnibus Law di DPR Dipastikan Terbuka

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Foto: Ganest/jakartainsight.com)

JAKARTAINSIGHT.com | Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang merupakan salah satu omnibus law usulan pemerintah dikabarkan akan segera dibahas di legislatif. Menurut informasi, draft dan Surat Presiden (Surpres) sudah masuk meja DPR RI pada Senin (3/2/2020).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena memastikan, bahwa nantinya pembahasan omnibus law dilakukan secara terbuka. Semua pihak bisa ikut mengawasi prosesnya hingga pengesahan.

“Di DPR kan selalu terbuka. Jadi akan mengajak semua pihak,” kata Melki di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).

Selanjutnya, legislator partai Golkar itu juga memastikan akan melibatkan elemen buruh dalam proses pembahasan. Tak hanya itu, para pekerja informal pun akan diajak duduk bersama untuk diminta pandangannya.

Hal itu dilakukan karena jumlah pekerja informal di Indonesia angkanya cukup tinggi sekitar 57 juta orang, sedangkan pekerja formal sekitar 74 juta orang. Pandangan dari mereka tentu sangat penting karena omnibus law Ciptaker ini akan bersentuhan langsung dengan pekerja.

“Semua akan kita undang. Jadi baik buruh maupun pekerja formal lain, maupun pekerja informal misal warung atau pekerja informal lain akan kita undang,” jelas Melki.

Sebelumnya, Melki mengatakan draft beserta Surpres omnibus law Ciptaker akan sampai ke meja pimpinan dewan pada Senin (3/2/2020) mendatang.

“Saya dengar katanya Senin mau masuk ini. Surpresnya masuk beserta bahannya jika tidak ada perubahan lagi,” ujar Melki di Jakarta, Sabtu (1/2/2020).

Dia mengatakan, pada Senin mendatang, DPR sendiri telah menjadwalkan adanya rapat paripurna. Apabila rencana penyerahan draft omnibus law tidak molor, maka DPR akan langsung memasukkan agenda pembahasan omnibus law pada rapat paripurna tersebut.

Setelah paripurna dilakukan, maka proses pembahasan oleh internal DPR akan berjalan. Nantinya pimpinan DPR akan mengambil keputusan pembahasan omnibus law ini akan dilakukan oleh Badan Legislatif (Baleg), Panitia Khusus (Pansus), maupun jalur lainnya.

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com