Program Regulasi Mobil Listrik Berlanjut dengan Terbitnya Aturan Pajak, Berikut Penjelasannya!

Program Regulasi Mobil Listrik Berlanjut dengan Terbitnya Aturan Pajak, Berikut Penjelasannya!

Mobil listrik akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019. (ilustrasi mobil listrik-istimewa)


JAKARTAINSIGHT.com | Menindak lanjuti program Pemerintah mengenai regulasi kendaraan (mobil) listrik terus bergulir, salah satunya dengan terbitnya ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bagi mobil listrik. Aturan dan ketentuan pengenaan Pajak (PPnBM) ini dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Seperti dilansir detikcom, aturan ini ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober dan telah diundangkan sejak 16 Oktober 2019 oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tjahjo Kumolo). Peraturan ini mulai berlaku setelah 2 tahun sejak diundangkan, artinya mulai berlaku 16 Oktober 2021 nanti.

Adapun aturan serta penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 dibuka dengan ketentuan umum seputar Barang Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, dan Harga Jual. PP No. 73 Tahun 2019 ini terdiri dari 8 Bab dan 47 pasal.

Perlu dicatat dan diingat, perubahan yang paling terlihat dalam PP No. 73 Tahun 2019 ini adalah, dasar pengenaan PPnBM tidak lagi dilihat dari dimensi bodi kendaraan, namun lebih menekankan pada besaran gas emisi buang yang dikeluarkan atau konsumsi bahan bakar kendaraan.

Dijelaskan dalam pasal 4,5,6, dan 7 bahwa pengenaan PPnBM berlaku untuk mesin kendaraan sampai dengan 3.000 cc sebesar 15 hingga 25 persen, dengan penjelasannya sebagai berikut;
- Dikenakan tarif PPnBM sebesar 15 persen dengan syarat konsumsi bahan bakar minyak 15,5 kilometer per liter (km/liter) atau tingkat emisi CO2 kurang dari 150 gram per kilometer (g/km). Atau untuk mesin diesel dikenakan tarif PPnBM sebesar 15 persen asalkan konsumsi bahan bakar minyak 17,5 km/liter atau tingkat CO2 kurang dari 150 g/km.

- Dikenakan tarif PPnBM sebesar 20 persen asalkan konsumsi BBM kurang dari 11,5 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 lebih dari 250 gram per kilometer. Atau mesin diesel dengan konsumsi BBM lebih dari 13 km/liter atau CO2 yang dihasilkan sampai dengan 200 g/km.

- Pengenaan PPnBM 25 persen bila mobil mampu 11,5-15,5 per liter atau menghasilkan CO2 150-200 g/km. Atau mesin diesel 10,5-13 km/liter dan CO2 yang dihasilkan 200-250 g/km.

- Pengenaan PPnBm 40 persen apabila mobil dapat angka konsumsi BBM kurang dari 9,3 km/liter dan CO2 yang dihasilkan lebih dari 250 g/km. Untuk mesin diesel, konsumsi BBM kurang dari 10,5 km/liter atau tingkat CO2 yang dihasilkan lebih dari 250 g/liter.

Sedangkan untuk kendaraan dengan mesin kapasitas 3.000 - 4.000 cc tertuang dalam pasal 8,9,10, dan 11. Pengenaan PPnBM mulai dari 40 hingga 70 persen, pun demikian dasar pengenaan berdasarkan besaran gas emisi buang yang dikeluarkan atau konsumsi bahan bakar.

Dalam aturan PP Nomor 73 Tahun 2019 ini juga diatur sesuatu yang hal yang baru untuk kelompok kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (Low Cost Green Car atau LCGC).

LCGC dikenakan PPnBM dengan tarif 15 persen, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 20 persen dari Harga Jual. Asal memenuhi syarat konsumsi BBM paling rendah 20 km/liter atau tingkat CO2 yang dihasilkan sampai dengan 120 g/km untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc.

Kemudian LCGC lainnya, untuk mesin bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan konsumsi BBM paling rendah 21,8 km/liter dengan tingkat emisi CO2 sampai dengan 120 g/km, untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

Dalam beleid tersebut juga diatur mengenai mobil listrik, Kendaraan bermotor yang menggunakan Teknologi Plug-In Hybrid Electric Vehicles, Battery Electric Vehicles, atau Fuel Cell Electric Vehicles masuk ke dalam kelompok kendaraaan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM. Dalam pasal 12 disebutkan tarif itu khusus buat mobil listrik yang semua penggerak utamanya menggunakan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik lainnya.

Penulis: Iwan
Editor:Mika Syagi

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler
$(window).scroll(function() { var header = $("bg-top-static"); var scroll = $(window).scrollTop(); if (scroll <= 25) { $(".top-navigasi ul").css("text-align","left"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","0px"); $(".left-banner-to-top").css("top","150px"); $(".right-banner-to-top").css("top","150px"); } if (scroll >= 25) { header.addClass("relstatic-fixed"); $(".top-navigasi ul").css("text-align","center"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","78px"); $(".relstatic").addClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").addClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").addClass("right-banner-to-top"); $(".left-banner-to-top").css("top","0px"); $(".right-banner-to-top").css("top","0px"); } else { header.removeClass("relstatic-fixed"); $(".relstatic").removeClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").removeClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").removeClass("right-banner-to-top"); } if (scroll >= 2000) { console.log(scroll); $(".left-banner-to-top").css("top","-110px"); $(".right-banner-to-top").css("top","-110px"); } });