Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pesantren, Kenapa?

Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pesantren, Kenapa?

Pembahasan RUU Pesantren DPR bersama Menteri Agama Lukman Hakim (Istimewa)

 

JAKARTAINSIGHT.com | RUU Pesantren yang selama ini diproses oleh DPR kini tinggal menunggu waktu untuk disahkan, karena Pemerintah yang diwakili Menteri Agama Lukman Hakim telah menyepakati hasil pembahasan RUU Pesantren dalam rapat kerja Selasa (19/9/2019).

RUU tersebut segera dibawa ke forum pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna.

Seiring proses tersebut, kini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah meminta agar pengesahan RUU Pesantren oleh DPR ditunda.

Surat permohonam DPP Muhammadiyah  dikirim ke Pimpinan DPR pada 17 September 2019 lalu yang isinya meminta pengesahan RUU Pesantren menjadi undang-undang ditunda.

"Setelah mengkaji mendalam RUU Pesantren, dengan memperhatikan sega aspek filosofis yuridis, sosiologis, antropologis dan perkembangan serta pertumbuhan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami permohonan kiranya Saudara Ketua DPR RI berkenan menunda pengesahan RUU Pesantren menjadi undang-undang," kata Ketua DPP Muhammadiyah Busyro Muqodas dalam keterangannya, Jumat (20/9/2019).

Busyro menjelaskan, setidaknya ada dua poin yang menjadi alasan belum layaknya RUU Pesantren disahkan jadi undang-undang. Salah satunya karena RUU tersebut belum mengakomodir permintaan semua ormas Islam.

"Belum mengakomodir aspirasi umat Islam serta dinamika pertumbuhan dan pengembangan pesantren," ungkap dia.

Dia pun menyarankan agar subtasi RUU Pesantren dimasukkan saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Materi RUU Pesantren diusulkan untuk dimasukkan, dalam Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," ucap Busyro.

Sebagai informasi, Ada yang berbeda dari hasil final RUU Pesantren dari pembahasan sebelumnya. Terutama dibagian nomenklatur yang tadinya bernama RUU Pesantren dan Pendidikan Agama menjadi RUU Pesantren saja.

Dalam rapat kerja pengesahan itu, disetujui oleh 10 fraksi di DPR. Namun ada satu fraksi yakni PAN menyetujui dengan catatan ada pembahasan soal surat Muhammadiyah oleh pimpinan DPR.

 

 

Penulis: Ganest
Editor:Mika Syagi

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler
$(window).scroll(function() { var header = $("bg-top-static"); var scroll = $(window).scrollTop(); if (scroll <= 25) { $(".top-navigasi ul").css("text-align","left"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","0px"); $(".left-banner-to-top").css("top","150px"); $(".right-banner-to-top").css("top","150px"); } if (scroll >= 25) { header.addClass("relstatic-fixed"); $(".top-navigasi ul").css("text-align","center"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","78px"); $(".relstatic").addClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").addClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").addClass("right-banner-to-top"); $(".left-banner-to-top").css("top","0px"); $(".right-banner-to-top").css("top","0px"); } else { header.removeClass("relstatic-fixed"); $(".relstatic").removeClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").removeClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").removeClass("right-banner-to-top"); } if (scroll >= 2000) { console.log(scroll); $(".left-banner-to-top").css("top","-110px"); $(".right-banner-to-top").css("top","-110px"); } });