PDMI Suarakan Kritik Pendidikan Dokter Tanah Air

PDMI Suarakan Kritik Pendidikan Dokter Tanah Air

Istimewa

 

JAKARTAINSIGHT.com | Pergerakan Dokter Muda Indonesia menyuarakan kritik terhadap pemerintah terkait pendidikan dokter, berikut bunyi pernyataannya:

 

Pengabdian dari ribuan lulusan dokter ini terhambat oleh surat edaran No. 598/E.E3/DT/2014 tanggal 8 juli 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dikti, dimana jika selesai menempuh pendidikan profesi dan diyudisium setelah tanggal 8 juli 2014 maka tidak boleh diberikan ijazah.

Surat Edaran ini menjadi pegangan seluruh FK se-Indonesia sehingga kewajiban menerbitkan ijazah oleh kampus tidak lagi bisa dilakukan.

Surat edaran tersebut ada karena lahirnya UU Pendidikan Dokter (Dikdok) No. 20 tahun  2013, setelah UU Dikdok berjalan Ijazah Dokter diartikan menjadi Sertifikat Profesi dan menjadi salah satu output Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) padahal tidak ada hubungan antara Ijazah Dokter dan Uji kompetensi.

Faktanya ijazah dokter menjadi syarat untuk mengikuti Uji kompetensi. Perubahan ditariknya Ijazah Dokter sebelum mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Dikti menjadi pemasungan terhadap lulusan Dokter.

Banyak Lulusan dokter yang siap Mengabdi Untuk Bangsa namun harus gigit jari karena tidak bisa apa selain menunggu dan sampai saat ini kurang lebih 2000 lulusan dokter menjadi pengangguran. Hal ini tidak sejalan UUD 1945 dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Beredar opini publik bahwa jika mendapat ijazah yang menjadi ketakutan publik adalah kita tidak kompeten ketika berpraktek sebagai dokter. Yang mau kami luruskan adalah ijazah itu hak kami yang telah selesai menempuh semua proses pendidikan di dalam fakultas kedokteran.

Untuk menjadi seorang dokter praktek tentulah harus mengikuti uji kompetensi dokter yang berstandart nasional.

Tidak ada pekerjaan berarti tidak ada penghasilan. Tidak ada pemasukan tetapi harus terus membayar uang pendaftaran SPP tapi tidak melakukan kegiatan perkuliahan sudah tidak ada beban kuliah (SKS-sistem kredit semester) yang kami tunggak. Sepertinya negara lebih mengutamakan Pekerja Asing dan Dokter Malah Dipersulit.

Solusi hanya satu yaitu Cabut surat edaran No.598/E.E3/DT/2014 tanggal 8 juli 2014 yang digunakan FK se-Indonesia untuk menahan atau menangguhkan ijazah dokter agar kami bisa segera mengabdi bagi keluarga, bangsa dan Negara.

 

 

Editor:Ganest
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com