Penjelasan Menpan-RB Terkait Pemecatan 6 Guru Honorer Berpose Dua Jari

Penjelasan Menpan-RB Terkait Pemecatan 6 Guru Honorer Berpose Dua Jari

Istimewa

 

JAKARTAINSIGHT.com | Terkait kasus pemecatan keenam guru honorer di Banten, Jawa Barat beberapa waktu lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komjen Pol (Purn) Syafruddin angkat bicara.

Ditemui usai memberikan kuliah umum di IPDN Jatinagor, Sumedang, Selasa (26/3/2019) Syafruddin menyampaikan, 

"Itu kan, masing-masing (kewenangan) pimpinannyalah. Mengambil tindakan, bukan semua (keputusan) di menteri, punya kode etik kelembagaan, punya aturan-aturan, kepala daerah, kepala lembaga, menteri-menteri, pemerintah provinsi dan daerah," kata Syafruddin.

Lebih lanjut Syafruddin menjelaskan, bahwa sebagai ASN memang dilarang berpolitik praktis, hal tersebut sudah seringkali disampaikan. ASN punya hak politik, namun larangan berpolitik praktis tetap menjadi aturan yang harus dipatuhi.

"Saya sudah berkali-kali mengatakan ASN punya hak politik, tapi saat di bilik suara saja. Tapi untuk (politik) praktis tidak diperbolehkan, karena nanti menjadi sebuah ironi sekali, bila nanti berpolitik praktis. Nanti bisa lumpuh jalanannya pemerintahan," lanjut Syafruddin.

Larangan tersebut juga berlaku terkait posting di media sosial. Intinya, ASN memiliki hak untuk menentukan pilihan, namun mempunyai kewajiban pula untuk tidak berpolitik praktis.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Komarudin mengatakan, enam guru yang berpose dua jari dan memegang stiker bertuliskan Prabowo-Sandi merupakan guru honorer di SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.(Bbs)

 

 

 

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com