Menkumham : Orang yang Menolak Pembebasan Napi Tumpul Rasa Kemanusiaan

Menkumham : Orang yang Menolak Pembebasan Napi Tumpul Rasa Kemanusiaan

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly / foto ; istimewa

JAKARTAINSIGHT.com|Kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 menimbulkan reaksi pro dan kontra.

Merespon hal tersebut, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan bahwa kebijakan ini dikeluarkan adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di rutan yang situasinya over kapasitas. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp 260 miliar.

"Saya mengatakan, hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan napi di lapas 'over' kapasitas," kata Yasonna melalui pesan singkat seperti dikutip laman Liputan6, Minggu (5/4/2020).

Baca juga : Soal Penanganan Jenazah Pasien Corona, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Berikut

Selain itu, Yasonna juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan sub-komite PBB Anti-Penyiksaan. Hal yang sama juga dilakukan sejumlah negara lain, contohnya Iran membebaskan 95 ribu orang termasuk mengampuni 10 ribu tahanan dan Brazil membebaskan 34 ribu narapidana, lanjut Menkumham.

Disinggung terkait respon sebagian pihak yang mengkritik kebijakan tersebut, politikus PDIP tersebut mengatakan, "Yang tidak enak itu, ada yang tanpa fakta, tanpa data, langsung berimajinasi, memprovokasi, dan berhalusinasi membuat komentar di media sosial," ujarnya.

 

 

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com