Raja Nainggolan : Praktik Rekanan Kantor Akuntan Publik dengan Bank Plat Merah  Melawan UU dan Sarat Kepentingan

Raja Nainggolan : Praktik Rekanan Kantor Akuntan Publik dengan Bank Plat Merah  Melawan UU dan Sarat Kepentingan
Akuntan Publik Raja Nainggolan

JAKARTAINSIGHT.com | Adanya praktek rekanan jasa akuntan publik dengan bank-bank plat merah menjadi anomali penerapan Undang – Undang profesi akuntan publik yang sejatinya bersifat independen dan profesional. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh salah satu profesional akuntan publik, Raja Nainggolan.

“Praktik rekanan kantor akuntan publik (KAP) dengan perbankan plat merah itu merupakan penyimpangan Undang – Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2011 yang menyatakan akuntan publik independen, makanya aneh jika kenyataannya ada sebagian yang justru menjalin kemitraan dengan bank-bank pemerintah,” ujar Raja Nainggolan saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/7).

Profesi Akuntan Publik merupakan nprofesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen.

“Saya sangat – sangat tidak setuju, adanya praktik rekanan berarti sudah adan keberpihakan atau kepentingan kelompok, jadi independesi akuntan publik tentunya harus dipertanyakan,” sambung Raja

Menurut Raja, pihak bank bukanlah regulator kendati memang ada kebijakan yang merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), namun demikian tidak disebutkan bahwa yang mengaudit debitur wajib dari Kantor Akuntan Publik rekanan.

"Kalau bank katakan dia membuat kebijakan, sesuai dengan PBI itu oke. Tetapi di PBI tidak ada dikatakan yang mengaudit debitur wajib ada rekanan, tidak ada yang mengatur itu.

Khusus untuk Bank Plat Merah, dari sudut pandang hukum tidak boleh dibiarkan masih terdapat kebijakan praktek rekanan KAP yang diikuti oleh Akuntan Publik, karena berbenturan dengan regulasi Independensi (UU No 5 Tahun 2011). Setiap kebijakan yang berasal dari badan usaha bila berbenturan dengan UU maka kebijakan tersebut wajib hapus karena melanggar hukum.”

"Setelah saya berkecimpung menjadi akuntan publik, kami yang muda muda melihat ada senior berebutan kue menjadi rekanan bank. Ya sudah pasti rebutan kue,” ujarnya.

baca lainnya : Respon Kuasa Hukum Pemohon Terkait Upaya Kasasi PT. Harmas Jalesveva

Membahasa Permasalahan Akuntan Publik Dalam Daftar Rekanan Bank  tersebut Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kememkeu) Rabu (15/7) kemarin menggelar  Video Conference yang diikuti oleh Akuntan se-Indonesia.

Penolakan praktik rekanan akuntan publik dan bank juga disuarakan Raja pada konferensi tersebut. Kendati belum merumuskan  langkah apa kedepan yang bakal ditempuh dewan Komite Profesi Akuntan Publik, namun Raja memastikan akan terus memperjuangkan idealism serta independensi profesi akuntan publik.

"Ketua yang memimpin rapat tadi belum bisa menyimpulkan akan mengambil langkah apa dalam menangani soal rekanan itu, dan yang pasti saya pribadi tidak akan berhenti dan akan terus mengawal hal ini,” tutup Raja Nainggolan.

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com