Peran Penting Komunitas Literasi Terhadap Kemajuan Bangsa

JAKARTAINSIGHT.com | Keberdayaan bangsa ini didukung dengan sumber daya alam melimpah, namun belum mampu menopang kemampuan literasi masyarakat. Kehadiran pegiat literasi merupakan jawaban mengatasi persoalan tersebut.

“Indonesia merupakan negara kaya tapi masyarakatnya masih perlu disedekahi,” urai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Asosiasi dan Komunitas Literasi yang diselenggarakan secara hibridia, pada Kamis (7/9/2023).

Pemahaman literasi yang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat masih sebatas mampu baca-tulis dan belum sampai pada tahap mengimplementasikan ilmu yang dimiliki. 

“Setinggi apa pun pendidikan yang dimiliki seseorang kalau ujungnya tidak mampu memproduksi barang dan jasa, tidak memiliki arti apa-apa,” tambah Syarif Bando.

Dia menilai hasil yang luar biasa tidak bisa didapat dengan cara biasa. Membaca adalah kunci untuk terjadinya perubahan. “Karena membaca adalah proses untuk membentuk struktur berpikir rasional, logis, dan terstruktur,” urainya.

Mengelola literasi sama dengan mengelola manusia dan merupakan hal esensial dalam pemajuan bangsa. Berbagai partisipasi masyarakat ditunjukkan dalam urusan literasi dan terasa impresif.

Kehadiran para pegiat literasi dalam menggerakkan perubahan melalui kegemaran membaca sangat diperlukan karena mereka bergerak di akar rumput.

“Mereka banyak membuat buku-buku ilmu terapan dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa kreativitas dan inovasi bisa dihasilkan meski tanpa ijazah,” ungkapnya.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menerangkan meski berstatus sukarelawan, pegiat dan komunitas literasi memiliki kedudukan baik di Indonesia. Tinggal bagaimana mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dalam upaya membangun perilaku kegemaran membaca.

“Pegiat literasi adalah pahlawan yang harus diapresiasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi dapat semakin kuat,” ucapnya.

Undang-undang tentang Perpustakaan sudah mengamanahkan hak masyarakat memperoleh layanan literasi. Begitu pun dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah memasukkan penguatan literasi sebagai salah satu prioritas pembangunan. Artinya, harus ada keselarasan program prioritas literasi baik di pemerintah pusat dan daerah.

“Jika sudah selaras, maka upaya pengembangan kegemaran membaca dan literasi bisa dikawal. Kalau tidak dikawal, literasi tidak akan jadi prioritas,” tambahnya. 

Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar sependapat dengan Kepala Perpusnas. Dia mengatakan literasi harus diarahkan ke arah yang produktif dan tidak melulu hanya tentang bisa baca-tulis.

“Tantangan zaman mengakibatkan pergeseran definisi literasi yang berubah,” kata Ismunandar yang hadir secara daring.

Literasi saat ini menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan, terutama ketika kondisi dunia saat ini yang sedang berada pada fase transisi pasca covid-19. 

Pada sesi program baik (best practice), Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bunda Literasi Kabupaten Bandung, memaparkan progam literasi yang berhasil diterapkan. 

Kepala Dinas Perpustakaan Sumsel Fitriana mengakui program Bunda Kece (Bunda Literasi Kecamatan sampai Desa) telah mendapatkan dukungan dan memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat. 

“Mereka benar-benar menjadi role model dan influencer,” imbuh Fitriana. 

Pergerakan literasi di Sumsel sangat masif karena kebijakan yang dikeluarkan gubernur sangat mendukung program pengembangan perpustakaan dan literasi.

Sedangkan Bunda Literasi Kabupaten Bandung Emma Dety Permanawati memaparkan salah satu program literasi yang revolusioner dilakukan adalah mengukuhkan bunda literasi hingga ke tingkat RW di Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini dihadiri oleh 150 orang peserta yang berasal dari Komunitas dan Asosisasi Literasi, Dinas Perpustakaan Umum Daerah, dan internal Perpusnas.