Komitmen Perkuat Daya Saing SDM, 2021 Pemerintah Genjot Pembangunan Perpustakaan di Daerah
JAKARTAINSIGHT.com | Sejalan dengan tema Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” pemerintah melalui Kementrian Keuangan menyampaikan komitmen dalam hal memperkuat indeks literasi.
Komitmen tersebut seperti disampaikan oleh Putut Hary Satyaka, SE, MPP, Direktur Dana Transfer Khusus, Dirjen Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dalam Rakornas yang digelar secara virtual pada Selasa, (23/3).
“Saya yakin bapak ibu yang berkecimpung di Perpustakaan ini bahwa minat membaca masih rendah. Kalau minat bermedsos sangat tinggi. Inilah yang menjadi tugas kita semua untuk bisa meningkatkan indeks literasi, karena kita sudah punya pendanaan untuk ini,” buka Putut.
Putut Hary Satyaka menekankan bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah berkewajiban atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat. Namun kini, kondisi Perpustakaan Umum Kab./Kota masih belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan baik dari gedung, sarana dan prasarana, koleksi, pelayanan serta pengelolaannya.
“Mulai 2019, dialokasikan transfer ke daerah berupa DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah (Bidang Pendidikan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ruang lingkup kegiatan yang didanai dari DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung layanan perpustakaan, serta pengembangan koleksi perpustakaan,” bukanya.
Sayangnya, pada saat pemerintah mulai fokus membangun dan membebahi budaya baca di Indonesia lewat Perpustakaan Daerah, pandemi datang. Sehingga, sebagian besar APBN yang masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, diahlikan untuk pemulihan krisis kesehatan ini.
“2020 adalah waktu yang berat, karena pengadaan fisik kita hentikan pada Maret, dan banyak dana yang dialihkan. Literasi luar biasa penting, tapi pemulihan ekonomi juga penting. Jadi keduanya harus berjalan. Pada 2021 ini, DAK fisik tak ada lagi pemotongan seperti 2020, hanya penyesuaian saja,” ujarnya.
Pada tahun 2021, DAK Fisik Subbidang Perpusda memiliki arah kebijakan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Nawacita, khususnya melalui agenda pembangunan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan.
Dijabarkannya bahwa menu dan rincian DAK Fisik Subbidang Perpusda ini menyasar pembangunan gedung, perluasan, renovasi, pengadaan perabot dan TIK, pengembangan bahan perpustakaan, dengan rincian kegiatan pengadaan bahan perpustakaan cetak dan atau digital, di provinsi dan kabupaten/kota.
Putut Hary Satyaka, mewakili Kementerian Keuangan, membeberkan bahwa Pagu Alokasi DAK Fisik Subbidang Perpusda pada Perpres 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 sebesar Rp450M, pada pertengahan Tahun 2020 mengalami Refocussing Anggaran menjadi sebesar Rp74,3M.
“Persentase penyerapan DAK Fisik Subbidang Perpusda pada 2020 sebesar 98,39%, lebih tinggi dibandingkan persentase penyerapan pada Tahun 2019 yang hanya 75%. Tahun 2021, dari pagu sebesar Rp550 miliar, realisasi RK yang disepakati bersama oleh Pemda dan Perpusnas sebesar Rp549,9 miliar. Artinya persentase nilai RK terhadap Pagu Alokasi hampir sebesar100%,” jelasnya.
Dari dana ini, dialokasikan ke berbagai provinsi dengan angka terbesar ada di Sulawesi Selatan (Rp62,3 miliar), dibawahnya ada Jawa Tengah (Rp35,5 miliar), Nusa Tenggara Barat (Rp29,6 miliar), Sumatera Utara (Rp26,5 miliar), dan Jawa Timur (Rp25,5 miliar).Sedangkan alokasi terkecil ada di Maluku (Rp6,2 miliar), Bangka Belitung (Rp3,8 miliar), Kepualauan Riau (Rp2,4 miliar), dan Bali paling buncit di angka (Rp2,0 miliar).
Tahun 2021 ini, pemerintah menargetkan bisa membangun 1 unit gedung Perpustakaan Umum Provinsi, 95 paket pengadaan perabot layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, perluasan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 20 unit, pembangunan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 39 unit, lalu pengadaan bahan perpustakaan cetak dan/atau digital sebanyak 58 paket, pengadaan TIK layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota: 97 unit, dan renovasi gedung fasilitas layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 13 unit.
.jpeg)