Kasubbid Branet Bidinfonet Puspen TNI Angkat Bicara Soal Aksi KKB Papua Serang Warga Sipil

 Kasubbid Branet Bidinfonet Puspen TNI Angkat Bicara Soal Aksi KKB Papua Serang Warga Sipil
Kasubbid Branet Bidinfonet Puspen TNI, Letkol Inf Drs. Solih

"Konflik bersenjata yang terjadi di Papua sumbernya memang karena ada gerakan separatis bersenjata. Namun dibalik itu biasanya juga ada faktor lain mengapa eskalasi konflik bersenjata terus meningkat dan menyasar kepada masyarakat sipil."

JAKARTAINSIGHT.com | Pernyataan diatas diungkapkan Letkol Inf Drs. Solih (Kasubbid Branet Bidinfonet Puspen TNI) merespon aksi penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terhadap warga sepanjang April 2021, diantaranya ;

  • Tanggal 8 April 2021, seorang Guru SD, Oktovianus Rayo di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak tewas usai dituduh sebagai mata-mata. Tiga sekolah juga hangus dibakar KKB.
  • Tanggal 9 April 2021, seorang Guru SMP 1 Julukoma tewas ditembak di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.
  • Tanggal 11 April 2021, sebuah Helikopter dibakar di Apron Bandara Aminggura Ilaga, Kabupaten Puncak.
  • Tanggal 14 April 2021, Sopir Ojek tewas ditembak di Kampung Erogama, Distrik Omikuma, Kabupaten Puncak. KKB juga membakar rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Puncak.
  • Tanggal 15 April 2021, Siswa SMA di Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, bernama Ali Mom tewas ditembak karena dituduh mata-mata aparat.

"Konflik yang ditimbulkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi persoalan lama yang tidak pernah tuntas. Kini  warga sipil di Papua menjadi korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) apa dosa masyarakat sipil sebagai musuh KKB, mereka tidak bersenjata hanya hidup mencari nafkah untuk keluarganya, kenapa menjadi sasaran.

Kalau kita lihat KKB  menarik taktik gerilya akhir-akhir ini dengan menggunakan cara  memprovokasi TNI-Polri disetiap tempat, Karena mereka kalah oleh taktik gerilya TNI/Polri dan logistiknya juga habis. Sekarang KKB hanya bisa menyerang di tengah-tengah pada saat ada keramaian warga sipil, dan menembaki Pesawat Sipil,  kelompok bersenjata itu berharap agar Personel TNI-Polri membalas tembakan sehingga bila jatuh korban warga sipil akan menjadi bahan fitnah dan berita bohong dari mereka bahwa para korban dibunuh Personel TNI/Polri. Itupun tidak berhasil, kini masyarakat sipil yang lemah menjadi sasaran tembak.

Aksi teror dan pembunuhan sadis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di sejumlah daerah Papua khususnya Intan Jaya dan Puncak, kali ini menyerang warga Sipil untuk mencari perhatian masyarakat dunia. Sebab dukungan terhadap KKB untuk memisahkan diri dari Indonesia mulai sepi dan bahkan sudah tidak terdengar lagi, kini yang menjadi andalan KKB Negara Pasifik Vanuatu  pun sudah tidak peduli terhadap KKB,karena tidak bisa membuktikan bahwa TNI-Polri melanggar HAM, bisanya membuat berita bohong.

Pernah warga Indonesia marak memperbincangkan Vanuatu, sehingga dibuat malu di dunia maya, pasalnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman mengangkat masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada Sesi ke-75 Sidang Umum PBB pada 26 September 2020. Indonesia menjawab dengan mengatakan bahwa Vanuatu mengangkat masalah HAM yang artifisial dan bahwa Vanuatu bukan perwakilan Papua. Hingga sekarang Perdana Menteri tersebut prustasi sudah tidak mau menyinggung Papua Merdeka.

Aksi teror dan pembunuhan sadis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga Sipil yang tidak berdosa Komnas HAM harus bisa ikut berperan aktip terhadap KKB, karena menyerang warga Sipil yang tidak bersenjata adalah pelanggaran HAM, bukan ke TNI/Polri saja tentang pelanggaran HAM itu, karena warga Sipil juga harus dilindungi jangan sampai menjadi korban dari  sekelompok orang yang terlibat dari komplik bersenjata tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Letkol Inf Drs. Solih menambahkan "Konflik bersenjata yang terjadi di Papua sumbernya memang karena ada gerakan separatis bersenjata. Namun dibalik itu biasanya juga ada faktor lain mengapa eskalasi konflik bersenjata terus meningkat dan menyasar kepada masyarakat sipil. Pemerintah sudah melihat akar permasalahannya Papua, oleh sebab itu Pemerintah memberikan otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah setiap tahun bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan orang Papua sehingga kekerasan terhenti. Namun tujuan itu masih jauh dari harapan, malah semakin menjadi.

Data di atas menunjukkan bahwa jika Pemerintah terus melanjutkan pendekatan berbasis keamanan terhadap konflik Papua, konflik akan terus berlarut-larut dan meningkatkan jumlah panjang korban akibat keganasan KKB. Sebenarnya, selain pendekatan keamanan, Pemerintah pada masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) sudah tepat telah meningkatkan  di pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua. Pendekatan ini adalah pendekatan yang sudah betul dan harus diperpanjang dalam periode kedua Jokowi sekarang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, Pemerintah akan mendorong lima program pembangunan di Papua, ini menandakan bahwa Pemerintah akan melanjutkan fokus pada pendekatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Papua, untuk bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah di Indonesia lainya, setop terror, setop komplik bersenjata, setop kekerasan kepada masyarakat Sipil," tutup Solih.

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com