Forum Peduli Mimika (FPM) Minta DPRD Bentuk Pansus Pengadaan Pesawat Pemda Mimika

JAKARTAINSIGHT.com | Terkait banyaknya keluhan masyarakat Mimika terkait pengadaan sarana transportasi udara, Forum Peduli Mimika (FPM) mendatangi DPRD setempat. FPM  menyampaikan aspirasi masyarakat agar dibentuk Pansus guna investigasi terkait masalah pengadaan Pesawat untuk Pemda Mimika.

Usulan dan aspirasi damai ini disampaikan langsung kepada Ketua Komisi A Daud Bunga didampingi anggota lainnya Iwan Anwar, Yustina Timang, Saleh Al-hamid, Amandus Gwijangge dan Sasiel Abugau, yang menerima rombongan FPM, Selasa (24/11/2020).

Ketua FPM, Nalio Yangkup menjelaskan maksud pertemuan dihadapan awak media usai bertemu pihak DPRD.

Nalio mengatakan, bahwa masalah pengadaan pesawat ini harus mendapatkan perhatian dari DPRD dengan cara membentuk pansus.

"Saya persilahkan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan langsung kelapangan. Khusus untuk DPRD kami berharap dibentuknya Pansus agar bisa menginvestigasi kebenaran bila memang ada kasus penyelewengan anggaran daerah," demikian ungkap Nalio.

Sebelumnya apa yang menjadi keluhan atau aduan FPM adalah mempertanyakan tentang keberadaan dua unit pesawat Cessna jenis Caravan dan Helikopter Airbus AS 350 B3E/H125, dengan serial number 8150 register PK-LTA.

Selama ini masyarakat mempertanyakan hal ini karena mereka sangat memerlukan transportasi tersebut. Terlebih lagi menjelang liburan Natal dan Akhir Tahun nanti.

Nalio mempertegas bahwa masalah ini harus mendapatkan kejelasan baik itu mekanismenya, operator pengelola pesawat, ataupun proses-proses pengadaannya.

Apakah ada yang salah saat pengajuan atau bagaimana, yang jelas masyarakat mempertanyakan perihal dua pesawat dan helikopter tersebut.

"Oleh karena itulah ini kami (FPM) anggap menjadi tugas DPRD, yaitu dengan membentuk pansus. Sebelumnya juga kami sudah sampaikan pernyataan sikap adanya dugaan penyelewengan anggaran," lanjut Nalio.

Selanjutnya adalah masalah keterpihakan pemerintah dalam melayani masyarakat, Nalio juga menyoroti mengenai lapangan pekerjaan.

Nalio menambahkan, Pemerintah membeli pesawat ini kan tujuannya untuk melayani masyarakat Mimika, dalam hal transportasi. Namun jika sampai saat ini semua tidak jelas dan transparan, itulah yang kami pertanyakan.

"Jika memang ada masalah dengan perusahaan rekanan, maka kami minta putuskan kontrak tersebut dan cari perusahaan lain yang mau bekerja dan melayani masyarakat" tegas Nalio lagi.

Terakhir, Nalio juga meminta dan mengajak aparat hukum untuk menyelidiki, jika memang terindikasi adanya penyelewengan terhadap anggaran daerah, segera bisa diambil tindakan tegas.