Dipailitkan, Harmas Jalesveva Tempuh Jalur Kasasi

Dipailitkan, Harmas Jalesveva Tempuh Jalur Kasasi
Jumpa pers pihak PT. Harmas Jalesveva, Selasa (16/6), Metro Coffee Jakarta Pusat

JAKARTAINSIGHT.com | Terkait penetapan status pailit oleh pihak Pengadilan Niaga lewat Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 15 Juni 2020, pihak PT Harmas Jalesveva (Pengembang dan pengelola Gedung One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence) melalui kuasa hukum Wardhani Law Office menyatakan akan menempuh kasasi.

Kasasi tersebut menurut kuasa hukum PT Harmas Jalesveva sudah didaftarkan ke PN Niaga dengan nomor register 25 Kas/Pdt.SusPailit/ZOZO/PN.NiagaJkt.Pst, Senin (15/6).

"Kemarin kita sudah mendaftarkan kasasi karena kami melihat adanya kejanggalan terkait penetapan pailit klien kami. Karena bukti dan pertimbangannya janggal, otomatis keputusan yang diambil adalah keputusan yang janggal," ungkap kuasa hukum PT Harmas Jalesveva, Wahab Abdillah dari KD Wardhani Law Office kapada awak media, Selasa (16/6/20).

Terkait kejanggalan yang dimaksudkan, Wahab memaparakan, "Salah satu kejanggalan yakni, pemohon II, Farida Soemawidjaya tidak mempunyai legal standing dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian karena nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam perjanjian homologasi berdasarkan Putusan Niaga Nomor: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst, acuan dalam pengambilan keputusan tersebut."

Kedua, Pemohon I, Agustin Farida, tidak mempunyai tagihan berupa nilai uang yang telah jatuh tempo kepada PT Harmes Jalesveva. “Yang ada malah pemohon I belum melunasi atau menyelesaikan biaya administrasi pada saat penyelesaian pembangunan, sehingga PT Harmas Jalesveva belum mempunyai kewajiban untuk membayar denda keterlambatan.

Dengan fakta tersebut, maka kedua pemohon tidak memenuhi syarat untuk pengajuan permohonan pailit sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) dari Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menyoal pembatalan perdamian, Wahab menyebutkan bahwa pihak pemohon justru melampirkan poin-poin diluar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya oleh seluruh pihak.

"Pihak pemohon mempersoalkan poin yang justru diluar poin yang sudah disepakati. Dalam perjanjian misalnya ada poin A,B,C,D, nah pemohon justru mempersoalkan poin E dan F."

"Upaya hukum pembatalan perdamaian dilakukan karena Sertifikat Laik Fungsi (SLF) belum ada. Padahal Sertifikat tersebut merupakan poin-poin dalam perjanjian pengesahan perdamaian sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: SS/Pdt.Sus-PKU/2018/ PN.Niaga. lkt.Pst, tanggal 4 luni 2018," ungkap Wahab.

Terkait putusan pailit tercantum pada Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi: Debitur yang mempunyai dua atau Iebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Sedangkan Pasal 8 ayat (4) berbunyi: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Wahab juga mengatakan bahwa seharusnya jika terjadi sengketa dengan fakta tersebut maka penyelesaiannya adalah melalui pengadilan negeri bukan pengadilan niaga.

“Atas kejadian ini kami juga menghimbau kepada pihak-pihak yang mencoba untuk menguasai asset PT. Harmas lalesveva secara sepihak maka akan menghadapi langkah-langkah hukum baik pidana, perdata dan upaya hukum lainnya yang diperbolehkan menurut undang undang,”tutup Wahab.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Komisaris PT Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana terkait penetapan kepailitan tersebut menganggap bahwa putusan tersebut sangat aneh.

"Kami tidak memiliki hutang yang harus dibayar dan jatuh tempo, makanya kami kaget beberapa waktu lalu kami melihat pemberitaan di media yang menyebutkan bahwa kami pailit, ini kan aneh!," ungkap Karna.

Terkait jalur kasasi yang ditempuh, Karna Brata meyakini bahwa masih ada keadilan yang bisa ditegakan dan menjadi pembelajaran masyarakat kedepan.

Menariknya, mendukung kasasi yang diajukan pihak Harmas Jalesveva, ratusan kreditur justru memberikaan dukungan dengan menyertakan surat pernyataan bermaterai dan foto copy KTP.

 

 

 

 

 

 

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com