JAKARTAINSIGHT.com | Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (DPN BKNDI) menggelar “Seminar Nasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Se-Indonesia”. Acara pembukaan Seminar Kebangsaan BKNDI dibuka secara resmi oleh Mayjen TNI Kartiko Wardani, M.Tr. (Han) yang mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia, pada Rabu (24/11/2021) siang tadi.
Seminar Nasional ini sendiri akan berlangsung selama 2 hari (24-25 November 2021) dengan mengangkat tema “Sosialisasi Pemanfaatan Program Pembangunan Sarpras Sanitasi LPK dan BLK Tahun 2021/2022”.
Rencananya, kegiatan ini akan menggandeng ratusan Pesantren dan Yayasan Keagamaan dari seluruh Indonesia yang melibatkan ribuan ulama diantaranya dari NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Papua, Maluku, Sumatra Utara dan Riau.
“Kita akan sosialisasikan Pemanfaatan Program Pembangunan Sarpras Sanitasi LPK dan BLK bagi Pesantren dan Yayasan Keagamaan.” kata Rusdy Zam-zam, Ketua Panitia Seminar Nasional saat digelarnya Rapat Koordinasi Seminar Nasional di RM Handayani, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (15/11/2021).
Menurut Rusdy, nantinya akan disosialisasikan juga program apa saja yang cocok bagi Yayasan dan Pesantren, terutama atas dasar kebutuhan santri-santri mereka, termasuk pelatihan dan pengelolaan sarana dan prasarana di LPK dan BLK.
Bantuan dari Pemerintah
Dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional, Isra A Shanaky selaku Ketua Umum BKNDI menyampaikan, BKNDI memiliki akses informasi di 34 Provinsi dan 500 Kabupaten/Kota, bahkan sampai ke seluruh pelosok desa-desa di Indonesia. Informasi tersebut mencakup tentang pendidikan, ekonomi bahkan hampir semua aspek kehidupan masyarakat.
Isra juga menambahkan, dari informasi tersebut apabila ada yang harus diperjuangkan maka BKNDI akan memperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Untuk masalah program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan inipun kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah melalui Kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR," jelas Isra.
"Bahkan kepada Wakil Presiden, Bapak KH Ma'ruf Amin pun saya sudah bersurat memberitahukan masalah program tersebut. Dan ternyata Wapres menyambut baik, bahkan memberi instruksi kepada beberapa menteri untuk membantu memfasilitasi hal ini," lanjut Isra lagi.
Jadi BKNDI berharap sebagai pengawal dari program-program yang disampaikan Pemerintah agar dapat diberikan kepada yayasan maupun pesantren-pesantren yang belum tersentuh program-program dari pemerintah.
“Banyak pesantren atau pun yayasan pendidikan keagamaan yang mungkin banyak yang tidak tersentuh dengan program-program dari pemerintah yang luar biasa banyak tapi mereka tidak punya akses untuk mendapatkan bantuan,”
“Nah kita hadir disini untuk mengawal itu,” tandasnya.
Seminar Nasional ini, dihadiri juga oleh Perwakilan dari Bakamla, Baintelkam Polri, para ulama dan jajaran pengurus dari NTB, Jawa Barat, Jawa Timur, serta sejumlah provinsi lainnya.
Antusiasnya peserta seminar ditandai dengan banyaknya pendaftar yang teregistrasi. Jumlah peserta seminar diperkirakan mencapai 500 peserta. Namun begitu, masih menunggu izin lebih lanjut terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan Satgas Covid dan kepolisian.