Bagaimana Masa Depan Papua Dalam Kedaulatan NKRI dengan Otsus?

Bagaimana Masa Depan Papua Dalam Kedaulatan NKRI dengan Otsus?
Diskusi webinar Otsus dan masa depan Papua.

JAKARTAINSIGHT.com | Berbicara tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentu tak lepas dari Papua. Sejumlah masalah masih menjadi topik pembicaraan bagi sejumlah kalangan, terkait masa depan semua Provinsi yang ada di Pulau Kepala Burung tersebut. 

Seperti diketahui, Papua merupakan sebuah pulau besar di Kawasan Timur yang menjadi bagian dari NKRI. Papua yang dahulu bernama Irian Jaya memang sejak bergabung kedalam NKRI (tahun 1963) tidak pernah luput dari berbagai masalah.

Menjadi daerah tertinggal dalam pembangunan, ketimpangan sosial masyarakat, hingga berbagai konflik keamanan terus menghantui kehidupan di Papua. Maka tak heran jika banyak pertanyaan mengenai masa depan Papua dengan NKRI. Terutama sejak diberlalukannya Otonomi Khusus (Otsus), yang ditujukan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Minggu, 14 Juni 2020, pukul 13.00 - 15.30 WIB, melalui saluran video interaktif Zoom Meeting, berlangsung acara Dialog bertema ”Menakar Masa Depan Papua"  dengan narasumber, Reno Mayor (Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI 2019), Boy Markus Dawir (Tokoh Pemuda Papua), Prof. Dr. Imron Cotan (Duta Besar RI), Michael Manufandu (Senior Pamong Papua) dan Dr. Wawan Hari Purwanto (Deputi Kominfo BIN) dan diikuti oleh 100 orang (pengguna) peserta webinar.

Berikut laporan selengkapnya diskusi tersebut;

1. Reno Mayor (Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI 2019), mengatakan: "Saya mengapresiasi kebijakan Otsus Papua. Namun, kenapa masyarakat Papua masih hidup tidak sejahtera di atas kekayaan alamnya? Karena saya pikir penerapan masih kurang tepat sasaran, sehingga sebagian masyarakat dimanja dengan Dana Otsus sebagian lagi tidak atau belum tersentuh. Sedangkan, mentalitas berjuang, kesadaran untuk bersaing, dan kualitas SDM belum merata".

"Pemerintah, dalam hal ini harus mengajarkan tentang kepercayaan diri dan kesiapan bersaing bagi masyarakat Papua. Karena hal tersebut tidak diajarkan di bangku sekolah, maka sebaiknya diajarkan melalui sekolah di Papua. Kemudian berikan akses pendidikan yang sesuai bagi situasi wilayah di sana (Papua). Terakhir, lakukan pemerataan dan tepatkan sasaran dalam penyerapan Dana Otsus". 

 2. Sementara itu, Dr. Chusnul Mariyah (Akademisi Universitas Indonesia), memaparkan: Eksploitasi SDA misalnya, Indonesia punya UU dimana dalam pengelolaannya, 10% milik daerah. Sayangnya, selalu diperjualbelikan. Tolong kunci pasal tersebut agar 10% tidak diperjualbelikan, dan tunainya didapatkan dari dividen. Dalam memperkuat daerah Papua, pendekatan legal memang mudah namun tidak kontekstual.                         

Saat ini Papua dibelenggu 3 oligarki: politik, ekonomi, sosial. Jangan jadikan Papua sebagai ladang project oriented oleh oknum politik. Truth and reconciliation harus dilakukan, dan ikhtiar melalui interfaith dialogue. Perbedaan pendang tentu boleh, namun jika ada _self determination_ yang merusak kedaulatan tentu juga ada aturan hukumnya.

 3. Kemudian, Boy Markus Dawir (Tokoh Pemuda Papua), menyampaikan: Cara pandang para pemuda Papua saat ini terbagi menjadi 2, yakni teman-teman yang mendukung NKRI dan yang bersebarangan dengan NKRI. Rata-rata, mereka yang berseberangan ini merasakan tidak hadirnya negara dalam masyarakat Papua, terutama minimnya kesempatan pemuda Papua menjadi ASN, TNI, atau POLRI dan bagian lainnya sehingga akhirnya memilih bergabung dengan kelompok separatis. 

Nah, oleh karena itu semua kembali lagi pada keseriusan negara, apakah mau menginventarisasi permasalahan besar hingga permasalahan kecil, seperti kasus HAM yang tidak kunjung selesai hingga kini?

Hal seperti ini sewaktu-waktu bisa saja menjadi bom waktu. Lakukan cara yang baik, bermartabat, toh kami sudah sampaikan rekomendasi kepada negara dan semoga ditindaklanjuti sesuai aturan hukum. 

4. Prof. Dr. Imron Cotan (Duta Besar RI), mengatakan:

Di era padat teknologi dan media kini, semua berusaha memonopoli kebenaran. Dari perspektif hukum dan sejarah, harus kita akui bahwa ada kesalahpahaman isu Papua di Indonesia. Pertama, Papua dianggap sebagai entitas politik tersendiri, bahwa Indonesia mengintegrasi Papua. 

Mengenai tuduhan rasisme dan diskriminasi, seperti yang disuarakan kelompok separatisme, hal tersebut adalah salah tuduh. Tidak sepenuhnya terjadi. Ya, memang ada beberapa oknum, namun mayoritas merasakan good under NKRI. Asumsi-asumsi separatisme itu hanyalah dibangun oleh ilusi. Saat ini pun, sejak adanya UU 21/2001 Otsus (Otonomi Khusus) Papua, seluruh jabatan publik di provinsi Papua telah diduduki oleh OAP (Orang Asli Papua). Mari kita duduk bersama membicarakan permasalahan Papua tanpa membahas status politik Papua. 

5. Michael Manufandu (Senior Pamong Papua), mengatakan: 

Sejak tahun 2012-2013 Presiden SBY telah siapkan 1000 anak untuk belajar di  universitas agar lebih konstuktif, _to be the leader of tomorrow._ Otsus telah membangun wilayah-wilayah yang terisolasi karena keadaan geografis, sehingga terjadi interaksi penduduk, atau pembauran serta menghadirkan pemerintah disana. 

Pemerintah juga telah melimpahkan wewenang, menyerahkan anggaran untuk memampukan rakyat, sehingga Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya. Infrastruktur sekarang juga sudah jauh lebih baik sejak pembangunan oleh Bapak Jokowi. 

6. Terakhir dan penutup hadir, Dr. Wawan Hari Purwanto (Deputi Kominfo BIN), yang mengatakan:

"Bahwasanya, saat ini kita (pemerintah) sedang melakukan percepatan-percepatan disegala bidang baik itu sekolah, fasilitas, energi, air bersih, kebutuhan pabrik, perbatasan Papua. Semua ini secara prinsip guna mempercepat penyetaraan Papua dengan provinsi lainnya. Terlebih saat ini jelang PON Papua, kita juga bangun fasilitas olahraga dengan standar dunia. Kita kerjakan secara holistik demi mewujdukan keadilan sosial". 

Kita lihat kreatifitas di Papua, telah diberdayakan sebagai kawasan ekonomi khusus yang terkenal di dunia, kita dorong agar tumbuh cepat, termasuk penguatan distrik-distrik. Pendekatan ekologis, SDM digenjot habis, sebagaimana contohnya adalah saudara Reno Mayor, selaku penerima Bidik Misi sejak SMA. 

Evaluasi Otsus terus dilakukan dengan melibatkan OAP. Jika ada yang merasa masih belum tersentuh, mohon dimaklumi karena begitu luasnya wilayah Papua.

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com