Pihak Sinomart Angkat Bicara Soal Tersendatnya Investasi Depo Kilang Minyak di Batam

Pihak Sinomart Angkat Bicara Soal Tersendatnya Investasi Depo Kilang Minyak di Batam

Keterangan foto : Kuasa Hukum Sinomart KTS Development Limited, Johson Panjaitan dan EL Sajogo SH dalam jumpa pers klarifikasi soal investasi pembangunan depo minyak PT West Point Terminal di Pulau Janda Berhias, Kepulauan Riau Batam saat jumpa pers di Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTAINSIGHT.com | Terkait invetasi pembangunan depo kilang minyak di Pulau Janda Berhias, Batam yang tertunda sejak 2013, pihak kuasa hukum Sinomart KTS Development Limited, Johson Panjaitan dan EL Sajogo SH akhirnya angkat bicara.

Melalui jumpa pers di Jakarta pagi tadi, Senin (9/3/20), El Sajogo mengungkan bahwa  investasi yang mencapai 841 juta dolar AS atau setara Rp 12 triliun dalam pembangunan kilang tersebut sempat terhambat akibat gugatan investor lokal. 

Pihak kuasa hukum menjelaskan,bahwa pada Oktober 2012, Sinopec melalui anak perusahaannya yaitu Sinomart menandatangani perjanjian kerja sama untuk melaksanakan proyek melalui PT West Point Terminal yang berkedudukan di Batam dan melakukan perjanjian kerja sama dengan dua perusahaan yang saling terafiliasi yaitu PT Batam Sentralindo dan PT Mas Capital Trust. 

Investasi awal yang telah dikucurkan Sinomart melalui PT West Point Terminal adalah menyewa lahan yang dikuasai PT Batam Sentralindo dengan nilai kurang lebih Rp 1 triliun untuk jangka waktu 50 tahun dan di bayar di muka.  

PT Mas Capital Trust adalah pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham 5 persen di PT West Point Terminal. Sisa saham sebesar 95 persen dikuasai Sinomart. 

“Kami meminta kepada PT Batam Sentralindo dan PT Mas Cpital Trust untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional.  Serta perlakuan yang adil berdasarkan hukum bagi investor yang beritikad baik untuk melanjutkan proyek mereka di Indonesia,”

“Namun demikian, Sinomart yang memiliki saham mayoritas ternyata mendapat berbagai macam halangan untuk berinvestasi dan melakukan pembangunan proyek di Indonesia. Halangan-halangan tersebut ironinya  justru dilakukan para mitra bisnisnya di Indonesia yang sebenarnya sudah menerima pembayaran di muka tersebut,” ungkap El Sajogo.

“Akibatnya sejak awal investasi, PT West Point Terminal tidak bisa menjalankan investasinya dengan bebas. Bahkan sejak 2015 hingga saat klarifikasi disampaikan Sinomart dan PT West Point Terminal maupun pengurus dan pemegang sahamnya masih harus menghadapi berbagai macam upaya hukum oleh PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo,” sambung El

Memperkuat pernyataan El Sajogo, Johson Panjaitan dalam kesempatan tersebut menambahkan,  "PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo mematuhi putusan arbitrase internasional di Singapura bahwa dalam putusan tersebut sudah jelas tidak boleh ada lagi gugatan-gugatan."

Johnson mengungkapkan pihaknya menyayangkan proses hukum di Indonesia telah dijadikan alat penekan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi Sinomart dalam hal ini Hawana Family yang mengakibatkan investasi ini tidak berjalan selama tujuh tahun.

"Kendati demikian, kami tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.

"Mungkin karena investornya orang asing tidak mengetahui prosedur hukum di Indonesia diperlakukan seperti itu.  Bahkan sampai-sampai mereka keterlaluan memimpin bersama kepolisian menggeledah kantor, menyita komputer dan lainnya dan yang lebih buruknya pejabat Sinormartnya dikeluarkan red notice dan ini terlihat bagaimana hukum di Indonesia dijadikan alat oleh orang pemegang saham minoritas untuk menggagalkan proyek sampai sekarang," papar Johnson.

Lebih jauh Johnson menambahkan bahwa saat ini pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah terkait hal tersebut, dalam hal ini yakni Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

 

 

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com