Pemerintah Umumkan Larangan Mudik, Berikut Sangsi Bagi yang Nekat Melanggar

Pemerintah Umumkan Larangan Mudik, Berikut Sangsi Bagi yang Nekat Melanggar

Pemerintah Tetapkan Larangan Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 / foto (istimewa)

JAKARTAINNSIGHT.com | Pemerintah resmi mengumumkan aturan larangan mudik Idul Fitri bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang membahas soal tindak lanjut pembahasan antisipasi mudik melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/04/2020).

“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu-minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang,” sebut Jokowi.

Presiden menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah diperoleh hasil sejumlah kajian dan pendalaman di lapangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, didapatkan data bahwa terdapat 68 persen responden yang menetapkan untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Namun, masih terdapat 24 persen yang bersikeras untuk tetap mudik, dan 7 persen yang telah mudik ke daerah tujuan.

Aturan larangan mudik berlaku mulai 24 April 2020. Bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan diberi sangsi berupa hukuman kurungan dan dena hingga 100 juta rupiah, hal tersebut seperti disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi yang dikutip laman detik.com (Selasa 21/4).

"Sanksinya itu ada di UU Karantina no 6 tahun 2018 ada itu. Saya nggak hapal persis, tapi mungkin akan kita ambil dari situ," jelas Budi.

Merujuk pada UU no 6 tahun 2018, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta. 

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)," bunyi pasal tersebut.

 

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com