Lamhot Sinaga, Anggota Komisi VI DPR RI (Dokpri)
JAKARTAINSIGHT.com | Angin perombakan dalam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seakan semakin menguat dengan pernyataan berturut-turut Wamen BUMN dan Menteri BUMN tentang Telkom Indonesia.
Pernyataan tersebut seolah ingin menyampaikan sinyal bahwa akan ada perombakan besar-besaran baik secara organisasi maupun bentuk korporasi Telkom Indonesia.
Beberapa waktu lalu Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa salah satu BUMN besar yakni PT Telkom Indonesia yang profitnya di atas Rp20 triliun. Namun perusahaan tersebut secara revenue terhitung flat dengan ebitda makin terdepresi.
Sementara Menteri BUMN sendiri dengan tegas mengatakan lebih baik tidak ada Telkom, dan lugas menyebut Telkomsel dijadikan BUMN.
"Enak sih Telkom-Telkomsel dividen revenue digabung hampir 70 persen, mendingan tidak ada Telkom. Langsung saja Telkomsel ke BUMN, dividennya jelas," ujar Erick, seperti dimuat Merdeka.com, Rabu (12/2/2020).
Sementara, menurut Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Lamhot Sinaga, menyampaikan, ide dan gagasan Menteri BUMN ini perlu disikapi secara hati-hati, karena regulasi belum tentu memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut.
"Dan perlu dipahami juga, besarnya Telkomsel tidak lepas dari pemanfaatan infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Telkom. Untuk itu saya melihat pembenahan terpadu dan terintegrasi yang harus dilakukan terhadap Telkom Indonesia agar bisa menjadi korporasi yang handal dan berdaya saing global," ucap Lamhot, dalam penyataan tertulis, Kamis (13/2/2020).
Telkom Indonesia, menurut pria yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu, perlu mempercepat pembangunan platform yang mendukung Inovasi Nasional. Lamhot juga menyampaikan bahwa DPR mendukung BUMN menjadi tulang punggung inovasi Nasional.
"Indonesia membutuhkan platform digital beserta infrastrukturnya yang pada akhirnya akan mendukung penguatan ekonomi nasional, karena akan tumbuhnya bisnis digital dan bisnis yang berbasis digital di masyarakat," kata Lamhot.
Dia pun mencontohkan, bahwa masih minimnya sentuhan digital pada sektor Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang apabila ada platform yang mengelola, menurutnya, penjualan, kebutuhan barang dan distribusinya, maka sinergi dengan BUMN atau swasta dapat memangkas pemicu biaya (cost driver), karena terhubungnya pemasok, distribusi (logistik) dan UMKM .
"Kita harus mengurangi ketergantungan dengan patform digital dari luar Indonesia. BUMN harus mengambil peran sebagai pusat inovasi nasional. Disinilah dibutuhkan platform digital yang cerdas, murah, mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tentu saja berkelanjutan," pungkasnya.