Aliansi Kebangsaan Bersama Forum Rektor Indonesia Imbau Pemerintah Hidupkan GBHN Kembali

JAKARTAINSIGHT.com | Aliansi Kebangsaan bersama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) berencana memberikan masukan kepada Pemerintah untuk kembali menghidupkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem pemerintahan presidensial. Wacana ini diangkat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada hari Jumat (22/11/2019) lalu.

Aliansi Kebangsaan bersama FRI beserta beberapa narasumber yang hadir, diantaranya Prof. Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH. M.Hum (Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP Unpad), Prof. Drs. Ratno Lukito (Akademisi), Prof. Dr. H. Hasjim Djalal, MA, yang dipandu oleh Ahmad Zacky Siradj sebagai Moderator, mengangkat tema Pembangunan Ranah Institusional-Politikal pada Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Dalam sambutan pembukaannya Ketua Aliansi Kebangsaan dan Pembina YSNB, Pontjo Sutowo mengatakan, bahwa semakin menguatnya desakan untuk mereformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang dinilai banyak mengandung kelemahan, maka isu tata kelola perencanaan pembangunan ini kita angkat dalam FGD.

Pontjo juga menambahkan bahwa pembangunan saat ini hanya merujuk pada visi dan misi Presiden/Wakil Presiden yang terpilih lewat Pemilu yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan dasar hukumnya Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini dinilai masih kurang adanya jaminan pembangunan yang berkelanjutan, karena bila dalam pergantian presiden dalam pemilu, belum tentu visi dan misinya sama.

"Oleh karena itulah dalam FGD ini kita diskusikan apakah tetap mempertahankan SPPN dengan memperbaiki berbagai kelemahannya, merumuskan SPPN yang baru, atau kembali menggunakan 'model GBHN' dengan memperhitungkan segala implikasinya?" jelas Pontjo lagi.

Sementara dalam pemikiran dan pandangannya yang disampaikan dalam FGD, Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan dan juga mendukung terhadap pandangan yang menghendaki tata kelola pembangunan nasional kembali ke GBHN.

Karena masih menurut Jimly, pembangunan nasional saat ini terlihat kehilangan arah lantaran tak adanya GBHN.

"Bangsa dan Negara Indonesia saat ini butuh GBHN agar pembangunan dapat terintegrasi dan terpadu. Pemerintahan adalah sebuah struktur kelembagaan dalam politikal, sementara GBHN menjadi pemandu proses terintegrasinya pembangunan nasional," tegas Jimly.

Namun Jimly juga mengingatkan bahwa diperlukan juga garis-garis besar haluan daerah ditingkat provinsi supaya penjabaran GBHN bisa terintegrasi ke tiap-tiap daerah.

Demi tercapainya proses pembangunan nasional untuk jangka menengah dan panjang, Prof. Yudi Latif, Ph.D selaku Pengamat Politik Aliansi Kebangsaan dan mantan Ketua BPIP, mengatakan bahwa NKRI saat ini memang butuh sebuah landasan hukum mengenai tata kelola pembangunan nasional yang berkesinambungan. Indonesia sebagai negara yang besar, dari Sabang sampai Merauke memerlukan integrasi pembangunan nasional. Hal ini tentunya tidak lepas dari komitmen semua level maupun unsur pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah untuk keberlangsungan pembangunan itu sendiri.

"Belakangan ini yang terjadi setiap pergantian presiden hanya berusaha untuk memberikan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Ini sangat berbahaya! Karena timbulnya pasti tidak akan ada kesinambungan," jelas Yudi.

"Dalam membangun sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur kita harus punya tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. Sementara saat ini yang terlihat justru belum adanya jaminan kesepakatan yang jelas dalam program pembangunan nasional untuk kedepannya. Untuk itulah diperlukan untuk menghidupkan GBHN menjadi sebuah kebijakan dasar negara dalam pembangunan nasional," pungkas Yudi.