Proyek revitalisasi Monas (Istimewa)
JAKARTAINSIGHT.com | Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) beberapa waktu lalu menjadi banyak diperbincangkan masyarakat.
Ragam komentar pun bermunculan menanggapi langkah yang diambil Gubernur Anies. Baru-baru ini komentar datang dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang menyentil langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memangkas pohon dilapangan Monas.
Dalam pernyataannya, Gobel menyebut kebijakan Gubernur Anies Baswedan soal memangkas pohon diarea taman Monas berdampak terhadap lingkungan.
"Dampaknya itu loh, pohon yang ditebang banyak itu, dan tentunya menyangkut lingkungan hidup, "ucap Gobel di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/1/2020).
Politisi Partai Nasdem itu juga mengatakan, Anies perlu mempertimbangkan banyak hal, sebab keberadaan Monas bukan hanya sebagai taman, melainkan juga ikon Nasional.
Dia menilai menilai upaya revitalisasi Monas bukan hanya sebagai kebijakan dari program Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi pemerintah pusat harus turut menangani pemugaran tersebut lantaran status Monas yang merupakan taman nasional.
Dalam upaya revitalisasi kawasan Monas, setidaknya ada 190 pohon yang ditebang dan dipangkas, sehingga muncul pro dan kontra langkah Pemprov DKI.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Mensekneg sebagai Ketua Komisi Pengarah telah melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta.
Isi surat tersebut mendorong Gubernur DKI untuk mengajukan permohonan izin agar penangguhan revitalisasi segera bisa dicabut.
"Sebenarnya surat itu sudah dijawab, tapi yang menjawab Sekda (Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta)," ucapnya.
Dikatakan Basuki, Menteri Komisi Pengarah akan menggelar rapat konsolidasi setelah pihaknya menerima surat resmi dari Gubernur DKI Jakarta.
Di lain pihak, aktivis pariwisata dan kebudayaan, Sanny A Irsan mengkritik ucapan Rachmat Gobel dengan mengatakan, bahwa langkah Pemprov DKI sudah benar dalam rancangan revitalisasi Taman Monas.
Sanny juga mengulas bahwa revitalisasi itu bukanlah untuk merusak tatanan taman Nasional tetapi akan ada Penataan yang pastinya Gubernur Anies telah merinci dan mengkaji dengan cermat dalam langkah kedepannya.
"Saya kira langkah Pemprov DKI dalam revitalisasi monas sudah tepat. Jangan dilihat hal negatifnya, akan tetapi manfaat yang berkelanjutan," ujarnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Setiap Gubernur DKI Jakarta, lanjut Sanny, mempunyai konsep pengembangan kota termasuk salah satunya adalah membenahi dan mempercantik taman monas agar bisa lebih menarik bagi warga jakarta dan juga dapat menjadi daya tarik utama pariwisata Jakarta.
"Monas itu kan ada Unit Pengelola Teknis (UPT) kawasan Monas dibawah otorita dari Pemprov DKI, sehingga semua biaya perawatan sampai dengan perizinan acara di monas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemprov DKI, dan bukan dari Kementerian maupun pemerintah pusat," imbuhnya.
Sanny juga berharap adanya sinergitas antara Pemprov DKI, DPRD DKi maupun Kementerian yang menangani hal ini untuk saling menjaga marwahnya.
Seharusnya, ia menambahkan, pihak-pihak terkait saling sinergi, dan tidak perlu saling mengeluarkan pernyataan yang membuat masyarakat bingung.
"Kita boleh mengkritik namun kita juga harus melihat kepentingan yang lebih besar, berilah Pemprov DKI kesempatan untuk membuktikan bahwa revitalisasi monas ini dapat lebih mendatangkan manfaat bagi Jakarta," pungkasnya.