Resmi, Ini Perpres Soal Aturan Mobil Listrik dan Bocorannya!

Resmi, Ini Perpres Soal Aturan Mobil Listrik dan Bocorannya!

ilustrasi mobil listrik dan regulasinya. (istimewa)

JAKARTAINSIGHT.com | Setelah melewati berbagai proses yang cukup panjang, regulasi tentang aturan mobil listrik akhirnya diresmikan. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya menandatangani aturan atau regulasi mobil listrik pada hari Senin (5/8/2019) lalu. Namun awjauh ini tidak ada penjelasan sedikit pun, seperti apa aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk bisa memperbanyak kendaraan listrik di Indonesia.

Untuk menjawab kegundahan di pihak publik, Kementerian Perindustrian akhirnya memberikan bocoran, apa yang menjadi fokus pada aturan mobil listrik di Indonesia. 

Dikutip dari detikcom, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa kebijakan mengenai mobil listrik berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem mengenai dua hal.

Pertama, Perpres mobil listrik mengatur mengenai penyediaan infrastruktur, research and development dan regulator.

Kemudian yang kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 yang terkait dengan sistem fiskal perpajakan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan dipakai nantinya mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

"Kedepan, pemerintah akan menerapkan semacam insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya pun jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40% lebih mahal daripada mobil biasa," ujar Airlangga. 

Kemudian Airlangga menambahkan,"Dalam Perpres terkait mobil listrik diatur juga Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus mencapai 35% pada tahun 2023. Hal itu juga memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia. Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40% TKDN, sehingga kami sinkronkan dengan fasilitas yang ada."

Guna mendorong pengembangan industri mobil listrik Tanah Air, pada tahap awal, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif untuk mengimpor dalam bentuk Completely Built Unit (CBU). Namun, dalam tiga tahun, industri diwajibkan harus memenuhi peraturan TKDN.

Airlangga menyebutkan, kuota impor CBU mobil listrik bergantung kepada investasi dari principal (pemilik merek), Jadi, keringanan untuk impor hanya diberikan kepada pelaku industri yang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia. 

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Harjanto menyebutkan, beberapa produsen otomotif menegaskan akan mulai memboyong kendaraan listriknya ke Indonesia. Misalnya, Toyota akan segera mempromosikan mobil listriknya untuk kendaraaan komersial di Indonesia.

Salah satu yang akan diboyong pabrikan Jepang tersebut adalah bus listrik. Sebagai pilot project Toyota di Indonesia, uji coba akan dilakukan di beberapa wilayah, seperti kawasan pariwisata dan beberapa kota besar untuk digunakan sebagai angkutan umum. "Yang terpenting, charging station harus disiapkan, di samping insentif lainnya," ungkapnya.

 

Penulis: Iwan
Editor:Yazeed Alexander

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler
$(window).scroll(function() { var header = $("bg-top-static"); var scroll = $(window).scrollTop(); if (scroll <= 25) { $(".top-navigasi ul").css("text-align","left"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","0px"); $(".left-banner-to-top").css("top","150px"); $(".right-banner-to-top").css("top","150px"); } if (scroll >= 25) { header.addClass("relstatic-fixed"); $(".top-navigasi ul").css("text-align","center"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","78px"); $(".relstatic").addClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").addClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").addClass("right-banner-to-top"); $(".left-banner-to-top").css("top","0px"); $(".right-banner-to-top").css("top","0px"); } else { header.removeClass("relstatic-fixed"); $(".relstatic").removeClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").removeClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").removeClass("right-banner-to-top"); } if (scroll >= 2000) { console.log(scroll); $(".left-banner-to-top").css("top","-110px"); $(".right-banner-to-top").css("top","-110px"); } });