FGD Aliansi Kebangsaan Edisi Juli 2019: Selama 20 Tahun Lembaga Perwakilan Merupakan Instrumen Oligarki Plutokrasi

FGD Aliansi Kebangsaan Edisi Juli 2019: Selama 20 Tahun Lembaga Perwakilan Merupakan Instrumen Oligarki Plutokrasi

FGD Aliansi Kebangsaan edisi Juli 2019.

 

JAKARTAINSIGHT.com | FGD Aliansi Kebangsaan menghadirkan sebuah diskusi serial yang mengangkat tema " Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Menuju Cita-cita Nasional dengan Paradigma Pancasila"  kembali berlanjut dan memasuki edisi Juli 2019. Diadakan di Asean Room Sultan Hotel pada Jumat (26/07/2019) kemarin siang.

FGD Aliansi Kebangsaan edisi Juli 2019 ini mengangkat topik tentang "Tata Kelola Negara", dengan narasumber terdiri dari Ravik Karsidi, Guru Besar Universitas Sebelas Maret, Syarif Hidayat, Peneliti LIPI, Mayjen TNI (Purn) Dr. Putu Sastra Wingarta, tenaga professional Lemhanas dan Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnarki, Ketua Umum PPAD. Sementara panelis tetap adalah Pontjo Sutowo (Ketua Aliansi Kebangsaan), Yudi Latif P.hD, Mayjen (Purn) Dewa Putu Rai, serta Guest Speaker Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo.

Tata Kelola Negara
Pemilihan pokok bahasan mengenai 'Tata Kelola Negara' dalam FGD Aliansi Kebangsaan ini setelah melihat proses demokrasi bangsa pasca tahun politik. Dimana pada saat pemilu dan pilpres beberapa waktu lalu, sampai pada putusan MK yerkait hasil pilpres, maka adansatu fenomena yang menjadi catatan para panelis yang patut menjadi perhatian bagi Pemerintahan mendatang.

Sejumlah data dan fakta selama berlangsungnya pesta demokrasi di Republik Indonesia ternyata masih menyisakan cerita minus. Oleh sebab itu FGD berharap apabila ada buah pikiran dari anak bangsa yang bisa dijadikan tolok ukur dalam pembangunan maupun peradaban bangsa yang lebih baik, nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi eksekutifnya.

Pemilihan umum (pemilu) dan Pilpres 2019 sudah usai dan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib, meskipun harus memasuki tahap gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun dibalik itu, patut dicatat satu hal yang publik perlu ketahui, yakni ongkos finansial serta dampak sosial yang begitu mahal ternyata ikut menghiasi proses pemilu dengan melahirkan kemenangan semu.

“Kemeriahan dan semaraknya pesta demokrasi yang sedemikian riuh serta menguras energi meninggalkan tanda tanya besar, kemana sesungguhnya arah demokrasi kita kedepan?,” ungkap Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo dalam sambutan pembukaan mengawali jalannya FGD.

Kemudian Pontjo melanjutkan, pemerintahan terpilih mungkin dapat melahirkan suatu capaian tertentu. Namun semua itu harus dibayar mahal oleh banyaknya kerusakan. Ini masih ditambah dengan cederanya jalinan sosial kebangsaan yang terkoyak dengan meninggalnya ratusan orang baik petugas pemilu maupun korban reaksi atas hasil pemilu tersebut.

Berkaca pada tujuan mulia para tokoh pendiri bangsa akan rasa nasionalisme dalam mencapai perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka saat ini kita bisa melihat dan rasakan belum adanya ketercapaiannya.

Faktanya bertolak belakang, kesenjangan yang lebar antara praktik, perilaku dan output demokrasi dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebuah demokrasi yang sehat niscaya memerlukan prasyarat yang sehat pula. Hal yang sulit dipenuhi adalah manakala kehidupan bangsa mengalami fragmentasi identitas nasional, penurunan tingkat literasi serta perluasan kesenjangan social.

Pontjo mengingatkan, bahwa berdasarkan paradigma Pancasila, pengembangan ranah tata kelola Negara seharusnya mengarah pada satu pencapaian menjadi bangsa yang berdaulat dengan nilai utama berlandaskan Pancasila sila ke-4. Bahwa tatanan social politik hendaknya dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan dalam satu rancang bangun institusi demokrasi yang memperkuat persatuan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kedepannya pemerintah harua lebih merangkul semua pihak dalam program pembangunan kehidupan berbangsa. Semua pihak dari berbagai lapisan elemen masyarakat pun harus bekerja sama dalam mencari solusi, utamanya terkait demokrasi pemilu di Indonesia, termasuk pemilu presiden (pilpres) secara langsung.

Sebab menurut Bambang lagi, Indonesia bisa saja kembalu ke sistem pemilu sebelumnya dengan presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman, pemilu secara langsung telah membuat bangsa ini terpecah.

“Kita sebagai anak anak bangsa punya hak dan kewajiban yang sama dalam perjalanan kehidupan bangsa. Sehingga masalah ini sejatinya tidak boleh terus dibiarkan, tetapi secepatnya dicarikan solusi. Pemilu seharusnya menjadi penyerap aspirasi rakyat, bukan membuat bangsa terbelah atau terpecah-pecah,” kata Bambang mengakhiri.

Pandangan para ahli dan narasumber
Narasumber Sofyan Hanif mewakili Forum Rektor Indonesia (FRI) mengatakan, bahwa keberlangsungan pemilu Indonesia saat ini suka atau tidak suka, telah memecah belah rakyat Indonesia menjadi dua kelompok yang saling menjatuhkan. Teorinya perbedaan itu wajar asal tidak bentrok, namun bila situasi ini dibiarkan maka dampaknya juga buruk bagi demokrasi, yang landasi oleh Pancasila.

Sofyan sependapat dengan gagasan Pontjo tentang kaji ulang sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini, terutama pasca reformasi.

“Apabila sistem pelaksanaan Pilpres seperti sekarang ini mengancam keberlangsungan Demokrasi di NKRI, sebaiknya dilakukan kaji ulang, apakah masih layak atau tidak,” kata Sofyan.

Dalam rangkuman FGD, Yudi Latif P.hD mengatakan, bahwa dalam dua dekade terakhir demokrasi yang berlangsung di Indonesia merupakan bentuk demokrasi yang seolah-olah (semu). Mengapa? Karena secara prosedurnya berkata demokrasi, namun substansinya berbeda jauh. Ini terlihat dari Lembaga Perwakilan kita yang sekarang bukanlah instrumen atau bagian dari demokrasi, tetapi lebih mengarah pada sebagai instrumen oligarki plutokrasi.

"Oligarki Plutokrasi disini pengertiannya adalah kepentingan partai atau orang berduit. Sehingga substansi yang sebenarnya tidak dijalankan. Makanya saya sebut sebagai demokrasi seolah-olah, karena jelas-jelas bertentangan dengan semangat Pancasila," jelas Yudi.

Dalam pesan moral Pancasila untuk demokrasi sebenarnya bertujuan menjaga keseimbangan individual dengan sosialitas sesuai dengan kodratnya bahwa manusia itu adalah mahkluk individu dan sosial.

Hanya saja perlu diketahui, bahwa struktur sosial yang kita warisi dari kolonial adalah struktur sosial kapitalis.

"Oleh sebab itu perlu transformasi bagaimana merubah struktur sosial kapitalis dan individualis mengarah kepada sesuatu yang lebih bersifat kolektif," tambah Yudi lagi.




Penulis: Iwan
Editor:Yazeed Alexander

Artikel Terkait

Aceh Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,5
Kamis, 05 Desember 2019 19:13:51

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510680910rohingya-exp-slide-4A9Q-superJumbo.jpg
INTERNASIONAL
1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510729521Mayjen-TNI-Doni-Monardo.jpg
NASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler
$(window).scroll(function() { var header = $("bg-top-static"); var scroll = $(window).scrollTop(); if (scroll <= 25) { $(".top-navigasi ul").css("text-align","left"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","0px"); $(".left-banner-to-top").css("top","150px"); $(".right-banner-to-top").css("top","150px"); } if (scroll >= 25) { header.addClass("relstatic-fixed"); $(".top-navigasi ul").css("text-align","center"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","78px"); $(".relstatic").addClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").addClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").addClass("right-banner-to-top"); $(".left-banner-to-top").css("top","0px"); $(".right-banner-to-top").css("top","0px"); } else { header.removeClass("relstatic-fixed"); $(".relstatic").removeClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").removeClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").removeClass("right-banner-to-top"); } if (scroll >= 2000) { console.log(scroll); $(".left-banner-to-top").css("top","-110px"); $(".right-banner-to-top").css("top","-110px"); } });