Sudah Diatur UU, Komisi VIII Tolak Pelibatan 2 Unicorn Garap Bisnis Umrah

Sudah Diatur UU, Komisi VIII Tolak Pelibatan 2 Unicorn Garap Bisnis Umrah

(Istimewa)

JAKARTAINSIGHT.com | Wacana pemerintah (Kominfo) melibatkan 2 Unicorn yakni Tokopedia dan Traveloka garap digitalisasi bisnis umrah belakangan menimbulkan kontra khususnya bagi pihak travel PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Penolakan juga terlontar dari anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu yang berpendapat bahwa semua bisnis umrah di Indonesia merujuk pada aturan yang tertuang di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Di UU tidak ada nomenklatur yang memberi ruang kepada dua unicorn tersebut," sebut Khatibul yang ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (19/7).

"Bukan seperti saat ini, menikung di tikungan, tiba-tiba buat kerja sama dengan menabrak aturan main yang telah disepakati DPR dan Pemerintah," kata Khatibul. 

"Opsinya, pemerintah mengurungkan rencana tersebut sembari duduk bersama dengan seluruh stakeholder, cari jalan keluar dan siapkan regulasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil,"  sambung Khatibul.

"Ibarat gelombang besar tsunami, Tokopedia dan Traveloka, maka gampang dihitung bahwa musibah itu akan menimbulkan kerugian masyarakat. Sementara biro umrah yang kecil-kecil itu bakal tergulung dan terguling dihempas ombak besar," tutup Khatibul.

Sebelumnya, pernyataan yang hampir serupa diutarakan oleh Ketua Umum asosiasi haji umrah  SAPUHI Syam Resfiadi.

"Dalam hal ini, SAPUHI tegas menolak untuk menerima keterlibatan Traveloka dan Tokopedia dalam bagian apapun pada Bisnis Penyelenggaraan Ibadah Umrah," ungkap Syam, Selasa (16/7) di Jakarta.

Lebih jauh Syam mengungkapkan 5 (lima) alasan menolak pelibatan 2 unicorn tersebut, diantaranya ;

1. Peluang Kapitalisasi Bisnis Umroh

Traveloka dan Tokopedia bisa diindikasikan akan melakukan Kapitalisasi Bisnis Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan akan merugikan Jama’ah Indonesia di kemudian hari dengan pola kapitalisasi yang ada.

2. Umroh adalah Bisnis Menggiurkan

Jama’ah Umroh adalah Captive Market yang besar dan pasti dilirik oleh banyak pihak, dari sekitar 1 juta Jama’ah yang berangkat Umroh setiap tahun nya, atau setara perputaran Dana sekitar 20 Triliun setiap tahun nya jika dihitung prorate per jama’ah 20 juta rupiah. Maka tentu ini menjadi bisnis yang diincar oleh banyak pihak, dan tentunya bisnis perjalanan Umroh merupakan bisnis yang diatur secara ketat oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

3. Menjadi Ancaman untuk Travel dan Agen Perjalanan Wisata

Dari Perputaran Bisnis Umroh tersebut, tentu perputaran nya sudah membantu menghidupi sekitar 1016 Perusahaan yang sudah mempunyai izin Umroh yang ada di Indonesia, jika kita hitung setiap perusahaan memiliki 10 Karyawan, dan atau 100 agen maka bisa dipastikan ratusan ribu orang karyawan Perusahaan terancam terdisrupsi jika bisnis Umroh dibuka terhadap Traveloka dan Tokopedia. Tentu Pemerintah harus bisa melindungi dan mendukung Travel-travel PPIU yang sudah berhasil mendapatkan izin dengan skema Persyaratan perizinan dan Prosedur Controling yang ketat yang diatur oleh Kemenag RI.

4. Pemerintah Seharusnya Melibatkan 1016 PPIU dan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh dan Haji

Sebagai pelaksana yang sudah berpengalaman, dan juga sebagai pelaku yang selalu mengembangkan Ide dan Inovasi dalam pelayanan Pelaksanaan ibadah Umroh, maka Pemerintah seharusnya menggandeng Asosiasi-asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh yang membawahi 1016 PPIU se-Indonesia. Selama ini, perjalanan bisnis Umroh senantiasa terus dikembangkan dan dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi dan Informasi. Misalnya, SAPUHI sudah mempunyai System yang sudah dipakai oleh anggota nya, untuk transaksi B To B, serta B To C, atau misalnya Amphuri yang sudah mempunyai AISYAH nya.

5. Pasal 89 UU No. 8 Tahun 2019 terkait persyaratan PPIU

Sebagaimana kita ketahui bersama, Unicorn-unicorn dimiliki oleh banyak orang yang notabene bukan WNI dan juga bukan beragama Islam, Pasal ini dengan tegas mengatur bahwa penyelenggaraan Umroh wajib dimiliki dan dikelola oleh WNI beragama Islam. Ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak beribadah umat Islam untuk dipastikan pelayanan nya dikelola dan dimiliki oleh WNI beragama islam. Umroh dari Umat Islam, Oleh Umat Islam dan Untuk Umat Islam.

Penulis: Addo
Editor:Mika Syagi

Artikel Terkait

Aceh Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,5
Kamis, 05 Desember 2019 19:13:51

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510680910rohingya-exp-slide-4A9Q-superJumbo.jpg
INTERNASIONAL
1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510729521Mayjen-TNI-Doni-Monardo.jpg
NASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler
$(window).scroll(function() { var header = $("bg-top-static"); var scroll = $(window).scrollTop(); if (scroll <= 25) { $(".top-navigasi ul").css("text-align","left"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","0px"); $(".left-banner-to-top").css("top","150px"); $(".right-banner-to-top").css("top","150px"); } if (scroll >= 25) { header.addClass("relstatic-fixed"); $(".top-navigasi ul").css("text-align","center"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","78px"); $(".relstatic").addClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").addClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").addClass("right-banner-to-top"); $(".left-banner-to-top").css("top","0px"); $(".right-banner-to-top").css("top","0px"); } else { header.removeClass("relstatic-fixed"); $(".relstatic").removeClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").removeClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").removeClass("right-banner-to-top"); } if (scroll >= 2000) { console.log(scroll); $(".left-banner-to-top").css("top","-110px"); $(".right-banner-to-top").css("top","-110px"); } });