Dibalik Kasus Pemecatan 'Polisi Gay', Polri Tegaskan Anggota Polri Tak Boleh LGBT!

Dibalik Kasus Pemecatan 'Polisi Gay', Polri Tegaskan Anggota Polri Tak Boleh LGBT!

LGBT, salah satu kasus penyimpangan seks yang ditabukan. (ilustrasi-istimewa)

JAKARTAINSIGHT.com | Kasus pemecatan seorang anggota polisi di Polda Jawa Tengah yang terindikasi memiliki orientasi seks menyimpang berujung gugatan balik. Personil polisi yang dipecat berinisial TT menggugat balik terhadap Polda Jawa Tengah terkait pemecatan dirinya.

Menanggapi masalah ini, Mabes Polri angkat bicara dengan menegaskan bahwa perilaku gay termasuk melanggar norma agama dan kesopanan serta melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Seperti dijelaskan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo yang mengatakan bahwa seorang anggota Polri wajib mematuhi dan taat terhadap UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

"Tercantum pada pasal 19 ayat 1 yang mempertegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia," jelas Brigjen Dedi seperti dikutip dari detikcom, Jumat (17/5/2019).

Secara spesifik pasal ini memang tidak memuat aturan khusus soal gay. Namun, Polri memiliki penilaian bahwa perilaku gay tersebut bertentangan dengan norma agama dan kesopanan. 

"Pada norma agama dan Kesopanan jelas bahwa LGBT masih menjadi hal yang tabu oleh agama dan tidak diakui secara yuridis oleh Negara, sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual," tambah Dedi.

Selain dalam Undang-undang, aturan tersebut juga dituangkan dalam Perkap No 14 Tahun 2011. Setiap anggota Polri terikat dan wajib mentaati Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perkap tersebut.

"Anggota Polri terikat dan wajib mentaati Kode Etik Profesi Kepolisian Perkap 14 tahun 2011, tersebut pada Pasal 7 ayat 1 poin b 'Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri' dan pada Pasal 11 disebutkan Anggota Polri wajib 'Menaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum'," lanjut Dedi.

Maka dari itu, setiap anggota Polri yang melanggar aturan tersebut dapat di-sanksi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari institusi Polri.

Dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan, TT dipecat oleh Poda Jawa Tengah karena orientasi seksualnya. Menanggapi pemecatan ini, TT merasa adanya diskriminasi dari Polda Jateng karena orientasi seksualnya itu.

Penulis: Iwan
Editor:Mika Syagi

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler