Awasi Penyelenggaraan Umrah, Kemenag Gandeng 8 Kementerian dan Lembaga

Awasi Penyelenggaraan Umrah, Kemenag Gandeng 8 Kementerian dan Lembaga

Penandatangan MoU Kemenag dengan 8 Kementerian dan Lembaga RI (Istimewa)

JAKARTAINSIGHT.com | Pembentukan Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah menapaki babak baru. Setelah ada MoU setingkat menteri, hari ini, Kamis (9/5/2019), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali bersama pejabat setingkat Eselon I pada delapan Kementerian/Lembaga menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).

Delapan pejabat setingkat eselon I tersebut di antaranya berasal dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemudian juga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Penandatanganan Kerja Sama digelar di salah satu hotel di kawasan Tugu Tani Jakarta Pusat.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali mengatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan langkah kongkrit teknis operasional dalam menindaklajuti nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada 8 Februari 2019 yang lalu oleh pimpinan kementerian dan lembaga.

"Peristiwa ini patut disyukuri karena wujud kehadiran negara yang lebih masif dalam mengatasi berbagai persoalan penyelenggaraan ibadah umrah," kata Nizar Ali di Jakarta, Selasa (07/05).

"Kami berharap peristiwa hari ini akan menjadi salah satu milestone penting dalam upaya peningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia," sambungnya.

Nizar menambahkan Kemenag merupakan kementerian yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk mengatur tata kelola penyelenggaran perjalanan ibadah umrah di tanah air, sebagaimana halnya dalam penyelengaraan ibadah haji.

Perbedaaanya, lanjut Nizar, adalah fungsi sebagai operator dalam penyelenggaraan umrah tidak dilaksanakan meskipun sesunguhnya diberikan ruang oleh Undang-undang, karena dianggap cukup dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini Penyelengara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Kementerian Agama dalam hal ini hanya melakukan fungsi regulasi dan pengawasan dalam rangka perlindungan terhadap jamaah umrah,” pungkasnya.

Penulis: Ganest
Editor:Yazeed Alexander

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler