Menko Darmin Ingatkan Regulasi Fintek untuk Jamin Kepastian Hukum

Menko Darmin Ingatkan Regulasi Fintek untuk Jamin Kepastian Hukum

Menko Perekonomian Darmin Nasution (Istimewa)

 

JAKARTAINSIGHT.com | Industri finansial teknologi (fintek) saat ini terus berkembang pesat, namun demikian masyarakat juga semakin dibuat resah dengan keberadaannya.

Pasalnya, perlindungan terhadap konsumen dalam industri tersebut dirasa masih kurang.

Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan perlunya regulasi untuk mendukung pelaksanaan industri teknologi berbasis finansial (tekfin/fintech) yang lebih menjamin kepastian hukum. Ini juga sekaligus melindungi konsumen dan mendorong inovasi.

"Rumus dasarnya adalah bahwa pengaturannya harus sederhana, ringan, dan fleksibel, supaya tidak mematikan start up, supaya tidak mematikan inovasi," kata Darmin saat memberikan sambutan dalam acara diseminasi mengenai mitigasi risiko fintech dan virtual currency di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Darmin menjelaskan regulasi maupun kebijakan itu harus ringan, dinamis, dan adaptif dengan era digital serta melindungi kepentingan nasional. Regulasi juga termasuk untuk mengantisipasi atau menangani tindakan terorisme dan pencucian uang.

Darmin menjelaskan regulasi maupun kebijakan itu harus ringan, dinamis, dan adaptif dengan era digital serta melindungi kepentingan nasional. Regulasi juga termasuk untuk mengantisipasi atau menangani tindakan terorisme dan pencucian uang.

"Kami memandang perlindungan kepentingan nasional harus dikaji secara serius, termasuk dalam penanganan terorisme dan pencucian uang," ujarnya.

Menurut dia, upaya ini menjadi penting karena penggunaan teknologi digital telah dimanfaatkan pada seluruh aspek kehidupan dan pembangunan, mulai dari sektor perdagangan, transportasi, pertanian dan keuangan. Sehingga, hal itu dapat menciptakan peluang bisnis dan meningkatkan inklusi keuangan.

Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi digital dapat meningkatkan risiko tindak kejahatan berupa penyalahgunaan data pribadi, kejahatan siber, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, hingga praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebagai contoh, salah satu isu terkait penyalahgunaan tekfin yang sedang marak adalah tindakan memecah transaksi (smurfing) menjadi kurang dari batasan threshold transaksi yang harus dilaporkan sebesar kurang dari Rp100 juta.

Selain itu, penggunaan mata uang virtual juga dianggap bermasalah karena mata uang virtual mempunyai sifat pseudonimity dari mekanisme transaksi yang dapat membuat pelaku transaksi tidak dapat diidentifikasi dan terawasi.

"Untuk memitigasi risiko fintech dan virtual currency tersebut, tentunya pemerintah bersama BI dan OJK tidak dapat bergerak sendiri, karena kolaborasi dan peran aktif dari platform fintech juga diperlukan," katanya.

Upaya antisipasi dan mitigasi ini, kata Darmin, juga harus dilakukan dalam koridor adanya pemahaman mengenai lanskap, ekosistem, dan dinamika industri agar peraturan yang dikeluarkan tidak menghambat perkembangan teknologi digital yang makin pesat.

 

 

Penulis: Ganest
Editor:Mika Syagi

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler