Anies Jawab Kabar Dihapusnya Pembebasan PBB Dibawah Rp 1 Miliar

Anies Jawab Kabar Dihapusnya Pembebasan PBB Dibawah Rp 1 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Istimewa)

 

JAKARTAINSIGHT.com | Gubernur DKI Anies Baswedan menjawab kabar yang beredar terkait akan dihapusnya program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk objek Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah Rp 1 miliar.

Anies menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dihapus, melainkan akan dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Ia juga menjelaskan pembebasan PBB untuk NJOP di bawah Rp 1 miliar berjalan di tahun 2019 dan peraturannya dibuat tiap tahun.

Sehingga, menurutnya, bukan berarti kebijakan yang berlangsung tahun ini tidak berlangsung di tahun selanjutnya.

"Jadi kebijakan pembebasan PBB untuk rumah-rumah dengan NJOP Rp 1 miliar ke bawah itu berjalan 2019 dan selalu peraturannya dibuat tiap tahun. Jadi tiap tahun selalu ada pembebasan, tapi kalau dibuat 19 bukan berarti 20 akan nggak ada, dan kita rencana terus," terang Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Mantan menteri pendidikan itu memaparkan bahwa pada tahun pihaknya berencana membebaskan PBB untuk pensiunan guru. Bukan hanya itu, dia juga berencana memberikan pembebasan untuk orang-orang yang berjasa pada Tanah Air.

"Mulai tahun ini, semua guru bebas PBB di Jakarta. Kemudian, termasuk pensiunan guru, jadi yang di bawah Rp 1 miliar itu malah ditambah sekarang," katanya.

Kalau dulu, masih kata Anies, hanya di bawah Rp 1 miliar, kalau sekarang semua guru bebas PBB semua veteran, kemudian purnawirawan TNI, polisi, pensiunan PNS, lalu para perintis kemerdekaan, para pahlawan nasional kemudian juga penerima bintang kehormatan dari presiden, para mantan presiden, wakil presiden semua akan mendapatkan pembebasan PBB.

Ia kembali menegaskan, PBB gratis bukan dihapus, melainkan akan dikembangkan ke depannya. "Jadi bukan mau dihapuskan, malah ditambah," ujar Anies.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta baru saja merivisi kebijakan PBB untuk NJOP di bawah Rp 1 miliar.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pada Pasal 4A aturan tersebut berbunyi pembebasan PBB berlaku sampai 31 Desember 2019.

Pasal 4A berbunyi "Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019".

 

 

Penulis: Ganest
Editor:Yazeed Alexander

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler