Kementerian PUPR Masih Upayakan Syarat Pembiayaan Rumah Murah

Kementerian PUPR Masih Upayakan Syarat Pembiayaan Rumah Murah

Istimewa

 

JAKARTAINSIGHT.com | Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggodok payung hukum untuk kelonggaran syarat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk aparatur sipil negara dan masyarakat kelas menengah.

Pada Jumat (22/2/2019) malam, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Hery mengadakan rapat bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan biro hukum Kementerian PUPR.

Mereka membahas revisi beberapa peraturan menteri terkait bantuan pembiayaan kepemilikan rumah murah di kantornya.

Kasubbag Komunikasi Publik Kementerian PUPR Indah Pratiwi menyatakan, banyak aturan yang harus disesuaikan dengan kebijakan baru tersebut.

”Sabtu ini pertemuan internal dulu. Bisa jadi sampai Senin (25/2) masih rapat karena untuk persiapan Pak Menteri paparan pada Selasa (26/2),” terang Indah di kantornya.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah memutuskan memperlonggar syarat pembelian rumah murah melalui FLPP. Mereka yang memiliki gaji hingga Rp 8 juta boleh membeli rumah bersubsidi.

Sebelumnya batas maksimal adalah Rp 4 juta. Kelonggaran syarat itu merupakan hasil rapat di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (21/2).

Kebijakan tersebut dibuat agar para ASN hingga golongan III bisa menikmati subsidi tersebut. Sebab, penghasilan total mereka bisa mencapai Rp 8,1 juta. Meski demikian, tidak berarti FLPP dengan skema tersebut hanya berlaku untuk ASN. Masyarakat biasa juga bisa menikmatinya.

Selain itu, syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR 21/PRT/M/2016 akan dianulir. Dengan begitu, warga yang sudah memiliki rumah pertama boleh mengajukan FLPP. Syaratnya, rumah pertama itu tidak berasal dari FLPP.

Sementara itu, pengamat properti Ali Tranghanda kurang setuju dengan naiknya ambang batas penghasilan hingga Rp 8 juta. Menurut dia, pemerintah tidak memahami prinsip public house.

”Program sejuta rumah itu awalnya untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau batasnya dinaikkan, itu bukan berpenghasilan rendah lagi,” katanya.

Pihak perbankan, lanjut dia, tentu lebih memilih masyarakat berpenghasilan di atas Rp 4 juta sebagai pembeli. Begitu pula dengan pengembang. Dari segi bisnis, tentu lebih menguntungkan membangun rumah seharga Rp 300 juta daripada Rp 200 juta.

Menurut dia, harus ada perbedaan suku bunga KPR antara masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta dan berpenghasilan Rp 5 juta-Rp 8 juta.

“Rp 4 juta ke bawah itu tetap 5 persen. Sedangkan Rp 5 juta-Rp 8 juta naikin sedikit lah, menyesuaikan kenaikannya, sehingga adil gitu,” ujarnya.

Jika tidak ada aturan seperti itu, kebijakan tersebut akan lebih menguntungkan masyarakat kelas menengah. Sebaliknya, warga yang berpenghasilan rendah (di bawah Rp 4 juta) akan tersisih.

 

 

Penulis: Ganest
Editor:Mika Syagi

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler