Ahok Gantikan Ma'ruf Amin, Mahfud MD: Itu Tidak Mungkin

Ahok Gantikan Ma'ruf Amin, Mahfud MD: Itu Tidak Mungkin

Mahfud MD/Istimewa

JAKARTAINSIGHT.com | Menanggapi pemberitaan terkait isu skenario penggantian Ma'ruf Amin sebagai Cawapres Joko Widodo dengan Basuki Tahja Purnama (Ahok), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan hal itu tidak mungkin bisa terjadi.

Ia pun menegaskan bahwa Basuki Thahja Purnama atau Ahok tidak mungkin menggantikan Ma'ruf Amin  baik sebelum pilpres maupun jika nanti sesudah terpilih.

"Dua-duanya (sebelum atau sesudah pilpres) itu tidak mungkin (diganti oleh Ahok) secara hukum. Jadi kalau ada media yang menyebarkan itu, berarti ikut permainan politik yang hoaks,” kata Mahfud MD, dikutip Antara dari acara talkshow di televisi nasional, Sabtu (16/2/2019).

Menurut Mahfud, terdapat sejumlah syarat untuk menggantikan cawapres atau wapres menurut undang-undang.

Syarat pertama, yang bersangkutan harus punya catatan kepolisian yang baik. Kemudian, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana lima tahun penjara atau lebih.

Dari syarat tersebut, Menurut Mahfud, Ahok sudah tidak memenuhinya.

Dia menambahkan, UU MD3 juga menyatakan bahwa wakil presiden yang berhalangan tetap juga harus diganti melalui MPR, dengan syarat yang sama yakni tidak boleh orang yang pernah diancam pidana lima tahun atau lebih.

Selain itu, calon presiden atau wakil presiden juga tidak bisa mengundurkan diri atau diganti sebelum proses pemilihan.

Berdasarkan ketentuan, apabila ada capres-cawapres yang mengundurkan diri sebelum pilpres, maka akan terkena ancaman hukuman pidana lima tahun dan denda Rp50 miliar, sementara untuk parpol pengusung akan didenda Rp100 miliar dan hukuman penjara enam tahun.

Sebelum ramai di media sosial, gosip penggantian Ma'ruf dengan Ahok sempat diangkat menjadi berita utama oleh salah satu media massa cetak lokal.

Mahfud menyayangkan manuver politik para oknum yang menyebarkan isu Mar’uf Amin dipilih sebagai cawapres hanya untuk mendulang suara saat pilpres. 

“Jadi ada 18 pasal yang mengatur secara dominan larangan-larangan seperti itu. Sehingga mengganti-ganti itu tak mudah, ini negara dan Undang-Undang sudah mengatur secara tepat. Jadi beritanya sangat hoaks kalau berpikir seperti itu,” ujarnya.

Isu tersebut menurut Mahfud, diciptakan untuk mereduksi kepercayaan kepada pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. “Ini sebuah permainan politik tingkat tinggi, memunculkan Ahok sesudah ataupun sebelum pilpres,” ujarnya.

 

 

Penulis: Tofan
Editor:Mika Syagi

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler
$(window).scroll(function() { var header = $("bg-top-static"); var scroll = $(window).scrollTop(); if (scroll <= 25) { $(".top-navigasi ul").css("text-align","left"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","0px"); $(".left-banner-to-top").css("top","150px"); $(".right-banner-to-top").css("top","150px"); } if (scroll >= 25) { header.addClass("relstatic-fixed"); $(".top-navigasi ul").css("text-align","center"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","78px"); $(".relstatic").addClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").addClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").addClass("right-banner-to-top"); $(".left-banner-to-top").css("top","0px"); $(".right-banner-to-top").css("top","0px"); } else { header.removeClass("relstatic-fixed"); $(".relstatic").removeClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").removeClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").removeClass("right-banner-to-top"); } if (scroll >= 2000) { console.log(scroll); $(".left-banner-to-top").css("top","-110px"); $(".right-banner-to-top").css("top","-110px"); } });