Penerbitan Sertifikat Program PTSL di Jakarta Terganjal Perda, BPN Tunggu Jawaban Gubernur

Penerbitan Sertifikat Program PTSL di Jakarta Terganjal Perda, BPN Tunggu Jawaban Gubernur

Dialog BPN dengan warga terkait kendala PTSL di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan (Ganest/jakartainsight.com)

 

JAKARTAINSIGHT.com | Penerbitan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalanlan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata tidak semulus yang dibayangkan masyarakat.

Pasalnya banyak warga yang pengajuannya ditolak dengan berbagai sebab dan alasan yang tidak diketahui sebelumnya.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, banyak warga yang mengeluhkan bahwa pengajuan PTSL mereka ditolak.

Adapun yang menjadi alasan penolakan pengajuan penerbitan sertifikat tanah warga tersebut salah satunya adalah masalah status tanah sewa kotapraja.

Gazali, Ketua Tim 3 PTSL Kecamatan Tebet yang dalam hal ini mewakili BPN mengatakan, bahwa masalah tanah sewa kotapraja merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sehingga pihaknya hanya mengarahkan warga untuk meminta rekomendasi dari Pemprov DKI.

"Kotapraja itu adalah peraturan daerah atau Perda. Kalau status tanahnya itu sewa kotapraja harus membayar 25 persen, karena itu kan Perda ya SK Gubernur. Nah itu sampai sekarang belum dicabut Perdanya, jadi untuk mensertifikatkan tanahya itu harus menyelesaikan dulu ke Pemprov," ujar Gazali saat ditemui di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati Pemprov DKI terkait masalah sewa tanah kotapraja tersebut, karena menurutnya menjadi kendala besar dari kebanyakan warga. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Pemprov.

"Makanya kita masih tetap bersurat ke Gubernur dengan anggota dewan mengenai tanah waga yang berstatus sewa kotapraja sejak sekitar satu tahun, cuma belum pernah dibalas, belum ada jawaban," tuturnya.

Ia juga mengaku BPN selalu terganjal dengan Perda terkait program PTSL, seperti halnya masalah sewa tanah kotapraja yang jika SK Gubernur itu telah dicabut dan warga bebas dari biaya retribusi, maka pihaknya dapat segera menerbitkan sertifikat tanah tersebut.

 

 

Penulis: Ganest
Editor:Yazeed Alexander

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler