Pengacara Mantan Dirut Pertamina Nilai Jaksa Salah Dakwaan Atas Dugaan Korupsi Blok BMG

Pengacara Mantan Dirut Pertamina Nilai Jaksa Salah Dakwaan Atas Dugaan Korupsi Blok BMG

Istimewa

 

JAKARTAINSIGHT.com | Sidang dugaaan korupsi investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia yang menyeret mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, pada Kamis (31/1/2019) memasuki agenda pembacaaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, JPU dari Kejari Jakpus mendakwa empat kesalahan yang dilakukan yakni soal pelanggaran prosedur investasi, tidak melakukan due diligence, tidak mendapat pesetujuan dewan komisaris dan legal and compliance.

Selain itu, para terdakwa dianggap tidak melakukan kajian dan pembahasan terlebih dahulu serta menyetujui participating interest Blok BMG tanpa due diligence, juga tanpa adanya analisa risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement tanpa persetujuan dari bagian legal dan ewan komisaris Pertamina.

Sementara, Karen Agustiawan, mengatakan pihaknya mengajukan izin kepada Dewan Komisaris (Dekom) bukan untuk belajar biding dalam akusisi.

"Selama memimpin Pertamina, saya tidak pernah sekali lagi tidak pernah merasa bahwa pekerja Pertamina sebegitu rendahnya, sampai biding saja harus belajar," kata Karen usai sidang.

Ia juga menegaskan, bahwa Pertamina mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni sehingga tidak perlu belajar biding.

Sedangkan, tim kuasa hukum terdakwa Karen, Soesilo Ariwibowo menyampaikan bahwa ia melihat persoalan yang dialami kliennya itu ebenarnya bukanlah masuk hukum pidana, melainkan aksi korporasi biasa.

"Ini sangat fundamental karena saya melihat sebenarnya bukan hukum pidana sebenarnya. Tetapi ini adalah area aksi korporasi biasa bagaimana ini kita mau mengatakan, bahwa ini melanggar investasi karena anggaran dasar sudah mengatur," katanya.

Kemudian, lanjut Soesilo, tata kerja orgasisasi juga mengatur hal ini di internal Pertamina sehingga kalaupun terjadi kesalahan, itu ada soslusinya, karena di internal sudah ada aturannya.

"Kalaupun ini ada kesalahan, ini semua sudah mendapatkan release and discharge. Jadi artinya, direksi secacar kesuluruhan sudah diberikan pembebasan secara penuh," katanya. 

Pembebasan tersebut, menurut Soesilo, diatur dalam mekanisme aksi korporasi.

"Jadi tidak bisa karena melakukan pelanggaran prosedur internal, sekalipun merugikan negara, belum tentu jadi tindak pidana karena sudah diatur dalam anggaran dasar maupun UU Perseroan terbas. Ini sangat fundamental kesalahan dakwaan ini," katanya.

 

 

 

Penulis: Ganest
Editor:Mika Syagi

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler