Dianggap Mempersulit Jamaah, Menag Surati Saudi Terkait Kebijakan Rekam Biometrik Penerbitan Visa

Dianggap Mempersulit Jamaah, Menag Surati Saudi Terkait Kebijakan Rekam Biometrik Penerbitan Visa

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin /istimewa

JAKARTAINSIGHT.com | Terkait rencana pemerintah Saudi mengenai kebijakan  rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa menuai pro-kontra. Kebijakan ini dirasa akan memberatkan jemaah umrah, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

Menurut Menag selama ini calon jemaah umrah dan haji Indonesia untuk mendapatkan visa tidak perlu menjalankan proses biometrik di Tanah Air. Sebab, proses rekam itu dilakukan saat tiba di Arab Saudi dan itupun tidak menjadi syarat untuk mendapat visa. 

"Baru pada 2018 lalu muncul kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang mensyaratkan penerbitan visa harus dilakukan biometrik seperti sidik jari, mata dan data lainnya di tempat tertentu atau perwakilan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Perwakilan ini tidak semuanya ada di setiap provinsi di Indonesia bahkan di kabupaten/kota," sebut Lukman, Kamis (03/01) di Jakarta.

"Ini akan sangat menyulitkan bagi calon jemaah. Untuk mendapatkan visa mereka harus berpergian jauh hanya untuk merekam biometerik. Jadi ada dua kali yang dilakukan jemaah yaitu untuk rekam biometerik dan kemudian pergi ke tanah suci. Ini tidak efisien dan kami sangat memahami kesulitan ini bagi jemaah kita," tandas Menag.

Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat ke Arab Saudi. Indonesia meminta agar rencana penerapan kebijakan tersebut ditunda.

"Sebelum kebijakan biometrik ini diterapkan di Indonesia, kami sudah bersurat kepada Pemerintah Arab Saudi. Bahkan pada pertemuan terakhir pada Desember 2018, saya kembali menyampaikan kepada Menteri Haji Arab Saudi agar kebijakan tersebut dipertimbangkan kembali karena sangat menyulitkan jemaah Indonesia."

"Mereka mengatakan akan mendalaminya lagi terkait proses biometrik bagi calon jemaah umrah Indonesia. Tentunya tidak ada pilihan lain selain menunggu jawaban dan kebijakan dari Pemerinrah Arab Saudi," sambung Menag.

 

Penulis: Addo
Editor:Ganest

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler