Usai Pembacaan Pledoi Sidang Ijasah Palsu, JPU Tetap Pada Tuntutan Awal

Usai Pembacaan Pledoi Sidang Ijasah Palsu, JPU Tetap Pada Tuntutan Awal

JAKARTAINSIGHT.com | Selasa 5 Juni 2018, Usai menggelar sidang pembacaan pledoi pembelaan kubu terdakwa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini, Selasa 5 Juni 2018 kembali menggelar sidang lanjutan perkara ijasah palsu STT Injili Arastamar dengan agenda tanggapan JPU terkait pledoi yang dibacakan pada sidang sebelumnya, Senin 4 Juni 2018.

Yusuf Abraham Sally selaku juru bicara keluarga korban yang ditemui usai persidangan siang tadi menyampaikan, “Semua harus tahu, bahwa pokok persoalan ini adalah ijasah yang dikeluarkan STT Injili Arastamar yang dinyatakan oleh pemerintah illegal karena tidak memiliki ijin.”

“Ijin yang tercantum dalam ijasah tersebut adalah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 180 tahun 1997 yang mana terkait penyelenggaraan prodi keagamaan seperti kependetaan dan pendidikan agama Kristen, sementara PGSD itu adalah prodi umum yang kewenangannya ada pada Dikti,” ungkap Yusuf.

Kami melihat pledoi yang dibacakan kemarin hanya mencoba menggiring isu bahwa kasus ini sudah selesai di PN Tangerang terkait STIKIP dengan kasus yang beda yang mana sidang tersebut terkait pasal 378 atau penipuan. Sedangkan disini terkait pelanggaran penyelenggaraan sistem pendidikan nasional No 20 tahun 2003.”

“Logikanya saja, bagaimana mungkin sebuah kasus yang sudah pernah disidangkan dengan kasus yang sama, pelaku yang sama kemudian digelar kembali. Saya piker pengadilan manapun pasti menolaknya,” tambah Yusuf.

“Penetapan tersangka oleh pihak kepolisian itu pasti ada mekanismenya, pasti berdasarkan  alat bukti dan gelar perkara dengan menghadirkan ahli sebelum menetapkan status tersangka.”

Terkait pledoi kuasa hukum terdakwa yang menyatakan adanya perebutan asset. Kami minta hadirkan bukti, ini sudah masuk persidangan yang mana alat bukti perlu disertakan. Bisa tidak dibuktikan ? ini jelas hanya asumsi,” tutup Yusuf.

Dalam sidang sebelumnya, Penasihat hukum terdakwa Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon dalam pledoinya menyampaikan tiga poin utama pembelaannya yang antara lain adalah, persekusi hukum kepada para terdakwa selaku penggagas pendidikan, barang bukti yang lemah dari jaksa penuntut umum (JPU), dan tidak diperlukan sanksi pidana untuk para terdakwa. 

Dalam sidang tersebut pula, pihak JPU tetap pada tuntutannya terhadap terdakwa. Menurut JPU, yang menjadi acuan dalam persidangan adalah Undang-Undang No. 20 tahun 2003. “Semua sudah diatur  dan jelas ada sanksi pidana dan juga sanksi administrasi, disitu dibedakan antara Ijazah dan Sertifikat Kompetensi.” 

Penulis: Addo
Editor:Ganest

Artikel Terkait

Menhan Nyatakan Siap Perang Hadapi OPM
Kamis, 01 Maret 2018 12:56:24

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: op_link/o_detail.php

Line Number: 350

Sumber : Bank BTN

Tabel Pergerakan Dan Fluktuasi Kurs/harga Forex

Tabel dibawah akan menunjukkan berapa selisih dari kurs forex dalam suatu periode tertentu. Yaitu 4 jam, hari, minggu dan bulan. Selisih dihitung dari data terakhir yg diupdate oleh server.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: op_link/o_detail.php

Line Number: 408

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: op_link/o_detail.php

Line Number: 410

http://www.seputarforex.com