Adanya Pengenaan PPN Biji Kopi, Asosiasi Eksportir Kopi Keberatan

Adanya Pengenaan PPN Biji Kopi, Asosiasi Eksportir Kopi Keberatan

Petani kopi (istimewa)

JAKARTAINSIGHT.com | Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Lampung dan Asosiasi Suplayer Kopi Lampung (ASKL) menyatakan keberatan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk biji kopi.

"Kami menyatakan keberatan dengan adanya PPN sebesar 10 persen. Karena yang kami ekspor berupa biji kopi bukan kopi bubuk," kata Ketua AEKI Lampung Juprius pada Dialog Keterbukaan Akses Informasi Keuangan dan Isu-Isu Aktual yang digelar Kantor Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu-Lampung di Bandarlampung, Senin.

Lebih jauh Juprius mengatakan, seharusnya ekspor biji kopi tidak dikenakan PPN mengingat yang dijual masih berbentuk biji. Berbeda apabila dijual ke perusahaan nasional seperti Kapal Api dan Mayora yang telah berbentuk bubuk.

Menurutnya pengenaan PPN sebesar itu sangat merugikan eksportir dan bisa mengakibatkan banyak perusahaan kopi orientasi ekspor mengalami kebangkrutan.

Juprius menjelaskan berdasarkan data AEKI, dari 300 eksportir yang ada di Lampung pada 1990, sekarang tinggal 15 perusahaan yang aktif.

"Kami menjual biji kopi mencari keuntungan hanya Rp100 hingga Rp200 per kilogram. Jika masih dikenakan PPN 10 persen, bangkrut kami," ujarnya.

Juprius mengharapkan agar DJP Bengkulu-Lampung dapat menindaklanjuti keberatan pengusaha atau eksportir kopi terkait kebijakan pengenaan PPN 10 persen untuk ekspor biji kopi.

"Sebelumnya kami juga telah melakukan pertemuan dengan DJP Bengkulu-Lampung di kantor AEKI Lampung membahas PPN tersebut pada 2014 lalu, namun hingga sekarang tidak ada realisasinya," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua ASKL Lampung Mulyadi mengatakan bahwa sangat keberatan dengan pengenaan PPN 10 persen untuk ekspor biji kopi karena selain merugikan pengusaha juga petani kopi.

Selain itu, lanjutnya, pengenaan pajak penghasilan juga dinilai cukup tinggi dari sebelumnya 0,25 hingga 0,5 persen menjadi 0,75 persen.

"Kami membayar pajak saja bisa kena Rp1 juta setiap hari," ujarnya.

Mulyadi yang mengaku memiliki omset Rp16 miliar itu keberatan dengan pengenaan pajak tersebut karena cukup memberatkan pengusaha.

Menurut Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu-Lampung Erna Sulistyowati, mengatakan sebenarnya pengenaan PPN itu telah diatur dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, Erna juga mengatakan bahwa DJP Bengkulu-Lampung akan memberikan penjelasan secara mendetail kepada pengusaha atau eksportir kopi terkait PPN tersebut.

"Setelah Lebaran kami akan mengundang pelaku usaha terutama pengusaha atau eksportir kopi terkait penjelasan PPN," tambahnya.

 

Sumber: Antara

 

 

Penulis: Iwan
Editor:Ganest

Artikel Terkait

Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: op_link/o_detail.php

Line Number: 350

Sumber : Bank BTN

Tabel Pergerakan Dan Fluktuasi Kurs/harga Forex

Tabel dibawah akan menunjukkan berapa selisih dari kurs forex dalam suatu periode tertentu. Yaitu 4 jam, hari, minggu dan bulan. Selisih dihitung dari data terakhir yg diupdate oleh server.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: op_link/o_detail.php

Line Number: 408

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: op_link/o_detail.php

Line Number: 410

http://www.seputarforex.com