Hamdan Zoelva : Keputusan hakim MK berdasarkan alat bukti, bukan asumsi atau khayalan

Hamdan Zoelva : Keputusan hakim MK berdasarkan alat bukti, bukan asumsi atau khayalan

Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva

Foto : istimewa

JAKARTAINSIGHT.com | Menyoal apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim MK dalam memutuskan perkara gugatan PHPU, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva (HZ) angkat bicara.

Hamdan yang juga memimpin sidang serupa pada tahun 2014 lalu menyampaikan bahwa putusan MK berfokus pada bukti-bukti yang dibuka para pihak dalam persidangan.

"Yang menjadi pertimbangan pokok MK adalah masalah bukti. Itu masalah bukti menjadi sangat penting karena putusan itu, hakim mengeluarkan keputusan itu ada pertanggungjawabannya," ujar Hamdan Jumat (14/6).

Menurutnya (HZ), para hakim MK tidak bisa memutuskan perkara hanya berdasarkan asumsi atau khayalan. setiap putusan mempunyai rasio logisnya, rasio yuridis dan prinsip-prinsip keadilan.

Lebih jauh HZ juga menjelaskan bahwa MK memiliki kewenangan memutuskan apa saja terkait sengketa pemilu.

"Boleh tidak pengadilan (MK) mengadili juga pelanggaran proses? Boleh. Dalam hal tadi saya katakan apabila institusi-institusi dalam proses ini (KPU, Bawaslu, Sentra Gakumdu, PTUN, DKPP) abai, tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada," lanjut HZ.

Merujuk pada selisih suara, HZ menilai Jika selisih suaranya tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilu, maka MK tidak akan mengabulkan permohonan gugatan pihak pemohon tersebut.

Sebelumnya, Mahfud MD yang juga merupakan mantan Ketua MK pendahulu HZ juga melontarkan bahwa  memberi tanggapan bagaimana peluang diterima tidaknya gugatan tim Prabowo - Sandi.

"Sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu nanti tergantung Mahkamah Konstitusi yang menilai, apakah cukup signifikan atau tidak pelanggaran-pelanggaran itu."

Lalu seperti apa pelanggaran tersturktur tlyang dimaksudkan tim Prabowo-Sandi yang bisa diterima oleh MK ?.

"Perlu diingat, bahwa yang dikatan terstruktur itu dilakukan oleh tersturktur-terstuktur resmi baik KPU maupun pemerintah yang memiliki sambungkan langsung dan ada kaitan dengan TPS," jelas Mahfud MD.

"Supaya diingat, dari 396 kasus yang saya tangani, itu hanya 11 yang dikabulkan, tidak nol koma dua puluh persen, seperempat aja nggak ada. Karena tidak mudah membatalkan," tutup Mahfud.

 

 

Berbagai sumber

Penulis: Tofan
Editor:Mika Syagi

Artikel Terkait

Baca Lainnya

1510570014jakartahujan.jpg
NASIONAL
Ada Pohon Tumbang, Sejumlah Perjalanan KRL Tertahan
Senin, 13 November 2017 17:46:54

1510683760jokowi-ktt-asean.jpg
INTERNASIONAL
1510741966Foto-1.jpg
EKBIS
Net1 Indonesia Ambil Bagian Dari MUBA Bergerak
Rabu, 15 November 2017 17:32:46

1510744254Robert-Mugabe.jpg
INTERNASIONAL
Militer Zimbabwe Kudeta Presiden Mugabe
Rabu, 15 November 2017 18:10:54

Berita Terpopuler
$(window).scroll(function() { var header = $("bg-top-static"); var scroll = $(window).scrollTop(); if (scroll <= 25) { $(".top-navigasi ul").css("text-align","left"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","0px"); $(".left-banner-to-top").css("top","150px"); $(".right-banner-to-top").css("top","150px"); } if (scroll >= 25) { header.addClass("relstatic-fixed"); $(".top-navigasi ul").css("text-align","center"); $(".top-navigasi ul").css("padding-right","78px"); $(".relstatic").addClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").addClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").addClass("right-banner-to-top"); $(".left-banner-to-top").css("top","0px"); $(".right-banner-to-top").css("top","0px"); } else { header.removeClass("relstatic-fixed"); $(".relstatic").removeClass("relstatic-fixed"); $(".left-banner").removeClass("left-banner-to-top"); $(".right-banner").removeClass("right-banner-to-top"); } if (scroll >= 2000) { console.log(scroll); $(".left-banner-to-top").css("top","-110px"); $(".right-banner-to-top").css("top","-110px"); } });